AHY Ungkap Perebutan Demokrat untuk Kendaraan Politik Pilpres 2024
Senin, 01 Februari 2021 - 15:30 WIB
Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap ada dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh seseorang dari lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi dan ingin menjadikan PD sebagai kendaraan politik Pilpres 2024
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh seseorang dari lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta sang istri Anisa Pohan.
“Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
AHY memaparkan, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” paparnya.
Sedangkan, sambung mantan calon Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pelaku dari non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” beber AHY.
AHY menjelaskan, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” ungkapnya.
Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta sang istri Anisa Pohan.
“Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik, yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu, sebagai pembelajaran bagi kita, karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya,” di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
AHY memaparkan, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” paparnya.
Sedangkan, sambung mantan calon Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pelaku dari non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” beber AHY.
AHY menjelaskan, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” ungkapnya.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda