Akses Mudah terhadap JKP
Senin, 01 Februari 2021 - 06:30 WIB
Timboel Siregar (Foto: Istimewa)
Timboel Siregar
Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Sekjen OPSI-KRPI
DALAM rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan Komisi IX DPR RI pada 18 Januari 2021 Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memaparkan beberapa hal. Antara lain evaluasi bantuan subsidi upah (BSU), program jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan, grand design program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan perkembangan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Dari target penyaluran BSU yang ditetapkan, ada 110.762 pekerja pada gelombang pertama dan 159.727 pekerja pada gelombang kedua yang tidak mendapat BSU karena alasan rekening bank. Ada delapan alasan persoalan rekening yang menyebabkannya. Seharusnya, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) lebih proaktif menjangkau pekerja tersebut, mengingat nama dan alamatnya sudah tersedia di BPJamsostek.
Pada evaluasi jamsos ketenagakerjaan, saya menilai sudah saatnya pemerintah merevisi PP Nomor 60/2015 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19/2015 agar jaminan hari tua (JHT) benar-benar bisa menjadi tabungan pekerja di masa depan. Terkait peta jalan iuran jaminan pensiun (JP), seharusnya pemerintah melaksanakan saja amanat Pasal 28 ayat (4) dan (5) PP Nomor 45/2015 agar iuran JP bisa mendukung manfaat dan ketahanan program JP. Selama ini pemerintah belum menaikkan iuran JP.
Terkait kepesertaan jamsos yang belum maksimal, seperti yang dikeluhkan Menaker, seharusnya kedua BPJS menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-IX/2011 yang memberikan kesempatan pekerja mendaftarkan sendiri ke BPJS atas tanggungan pemberi kerja sehingga kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) lebih banyak lagi.
Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Sekjen OPSI-KRPI
DALAM rapat kerja Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan Komisi IX DPR RI pada 18 Januari 2021 Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memaparkan beberapa hal. Antara lain evaluasi bantuan subsidi upah (BSU), program jaminan sosial (jamsos) ketenagakerjaan, grand design program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan perkembangan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Dari target penyaluran BSU yang ditetapkan, ada 110.762 pekerja pada gelombang pertama dan 159.727 pekerja pada gelombang kedua yang tidak mendapat BSU karena alasan rekening bank. Ada delapan alasan persoalan rekening yang menyebabkannya. Seharusnya, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) lebih proaktif menjangkau pekerja tersebut, mengingat nama dan alamatnya sudah tersedia di BPJamsostek.
Pada evaluasi jamsos ketenagakerjaan, saya menilai sudah saatnya pemerintah merevisi PP Nomor 60/2015 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19/2015 agar jaminan hari tua (JHT) benar-benar bisa menjadi tabungan pekerja di masa depan. Terkait peta jalan iuran jaminan pensiun (JP), seharusnya pemerintah melaksanakan saja amanat Pasal 28 ayat (4) dan (5) PP Nomor 45/2015 agar iuran JP bisa mendukung manfaat dan ketahanan program JP. Selama ini pemerintah belum menaikkan iuran JP.
Terkait kepesertaan jamsos yang belum maksimal, seperti yang dikeluhkan Menaker, seharusnya kedua BPJS menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-IX/2011 yang memberikan kesempatan pekerja mendaftarkan sendiri ke BPJS atas tanggungan pemberi kerja sehingga kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) lebih banyak lagi.
Lihat Juga :