PKS soal Kartu Prakerja: Jaka Sembung Naik Ojek, Enggak Nyambung Jek!
Jum'at, 17 April 2020 - 15:45 WIB
“Angka ini jelas tidak bisa diterima, cost per unit yang diberikan adalah cost profesional, sehingga jika 5,6 juta peserta mengakses mereka, maka keuntungan yang diterima oleh lembaga penyelenggara tersebut besar sekali, tetapi di sisi lain harga yang harus ditanggung oleh negara sebesar Rp5,6 triliun,” tuturnya.(Baca juga: Peminat Membeludak, Pendaftaran Kartu Prakerja Bakal Dibuka Sampai November )
Dia menduga kebijakan tersebut memiliki kepentingan beberapa pihak tertentu yang menjadi bagian dari kekuasaan.Menurut dia, itu menjadi preseden kurang baik dalam menajemen pengelolaan bencana. "Masih banyak program-program yang bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah bencana virus Covid-19, apalagi jika semuanya dibiayai oleh utang yang dilakukan oleh Pemerintah," katanya.
Di samping itu, kata dia, kebijakan kartu prakerja dinilai menjadi salah satu bukti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 telah menjadi tameng sangat efektif untuk melindungi kebijakan pemerintah tanpa harus melalui pembahasan di DPR.
“Inilah yang menjadi kekhawatiran kami selama ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tanpa harus melalui proses pembahasan di DPR,” tuturnya.
Dia menduga kebijakan tersebut memiliki kepentingan beberapa pihak tertentu yang menjadi bagian dari kekuasaan.Menurut dia, itu menjadi preseden kurang baik dalam menajemen pengelolaan bencana. "Masih banyak program-program yang bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah bencana virus Covid-19, apalagi jika semuanya dibiayai oleh utang yang dilakukan oleh Pemerintah," katanya.
Di samping itu, kata dia, kebijakan kartu prakerja dinilai menjadi salah satu bukti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 telah menjadi tameng sangat efektif untuk melindungi kebijakan pemerintah tanpa harus melalui pembahasan di DPR.
“Inilah yang menjadi kekhawatiran kami selama ini, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan tanpa harus melalui proses pembahasan di DPR,” tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :