Tembus 1 Juta Kasus, Penanganan Covid-19 Belum Efektif
Selasa, 26 Januari 2021 - 19:07 WIB
Dia juga mengkritisi soal istilah yang bergonta-ganti dan membingungkan. Mengenai istilah pembatasan sosal berskala besar (PSBB) atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.
Ari menuturkan, dari awal istilah locked down atau karantina wilayah seperti tabu untuk digunakan atau dijalankan. Jika melihat Australia atau China sudah berhasil mengendalikan pandemi ini.
“Secara umum peningkatan jumlah kasus harian juga semakin turun di belahan negara lain. Kita masih ingat dulu dulu ada istilah OTG, ODP dan PDP yang berganti menjadi suspek, kontak erat dan konfirmasi,” ungkapnya.
Di sisi lain dia juga menilai penegakan hukum masih lemah. Menurut dia, penegakan hukum tidak dilakukan secara masif dan konsisten. “Sedihnya pelanggar protokol Kesehatan dilakukan oleh para tokoh politik atau tokoh masyarakat yang harusnya menjadi health influencer malah sebaliknya memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat,” katanya.
Kemudian dia juga melihat terjadinya bencana alam juga berdampak dalam pengendalian Covid-19. Ketika pemerintah sedang berjuang untuk menekan angka Covid-19 di awal tahun 2021, Indonesia mengalami berbagai musibah besar.
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan dalam akun Twitter-nya bahwa pada periode Januari 2021 ini telah terjadi 201 bencana dan sebagian besar adalah bencana banjir, yaitu 136 kasus. Musibah ini menyisakan tempat-tempat pengungsian. Berdasarkan data dari BNPB, ada 1.677.133 penduduk yang menderita dan terpaksa mengungsi,” tukasnya.
Ari berpendapat dalam situasi seperti itu agak sulit menerapkan protokol kesehatan kepada para korban bencana di pengungsian. Di satu sisi, juga bisa melihat bahwa daya tahan tubuh mereka rentan mengalami penurunan, mengingat stres akibat kehilangan atau kerusakan harta benda, kondisi istirahat yang tidak optimal, dan makan minum yang juga terganggu karena tinggal di pengungsian.
“Tetap kita berharap tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di antara para pengungsi. Oleh karena itu, dukungan tim kesehatan termasuk kesehatan masyarakat untuk melakukan mitigasi adanya peningkatan kasus Covid-19 di tempat-tempat pengungsian sangat diperlukan,” tuturnya.
Ari menuturkan, dari awal istilah locked down atau karantina wilayah seperti tabu untuk digunakan atau dijalankan. Jika melihat Australia atau China sudah berhasil mengendalikan pandemi ini.
“Secara umum peningkatan jumlah kasus harian juga semakin turun di belahan negara lain. Kita masih ingat dulu dulu ada istilah OTG, ODP dan PDP yang berganti menjadi suspek, kontak erat dan konfirmasi,” ungkapnya.
Di sisi lain dia juga menilai penegakan hukum masih lemah. Menurut dia, penegakan hukum tidak dilakukan secara masif dan konsisten. “Sedihnya pelanggar protokol Kesehatan dilakukan oleh para tokoh politik atau tokoh masyarakat yang harusnya menjadi health influencer malah sebaliknya memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat,” katanya.
Kemudian dia juga melihat terjadinya bencana alam juga berdampak dalam pengendalian Covid-19. Ketika pemerintah sedang berjuang untuk menekan angka Covid-19 di awal tahun 2021, Indonesia mengalami berbagai musibah besar.
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan dalam akun Twitter-nya bahwa pada periode Januari 2021 ini telah terjadi 201 bencana dan sebagian besar adalah bencana banjir, yaitu 136 kasus. Musibah ini menyisakan tempat-tempat pengungsian. Berdasarkan data dari BNPB, ada 1.677.133 penduduk yang menderita dan terpaksa mengungsi,” tukasnya.
Ari berpendapat dalam situasi seperti itu agak sulit menerapkan protokol kesehatan kepada para korban bencana di pengungsian. Di satu sisi, juga bisa melihat bahwa daya tahan tubuh mereka rentan mengalami penurunan, mengingat stres akibat kehilangan atau kerusakan harta benda, kondisi istirahat yang tidak optimal, dan makan minum yang juga terganggu karena tinggal di pengungsian.
“Tetap kita berharap tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di antara para pengungsi. Oleh karena itu, dukungan tim kesehatan termasuk kesehatan masyarakat untuk melakukan mitigasi adanya peningkatan kasus Covid-19 di tempat-tempat pengungsian sangat diperlukan,” tuturnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(dam)
tulis komentar anda