Komisi X Minta Guru Diprioritaskan untuk Divaksinasi COVID-19
Selasa, 26 Januari 2021 - 10:06 WIB
Anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mengatakan guru harus menjadi salah satu pihak yang diprioritaskan setelah tenaga kesehatan. “Hal ini karena guru sebagai pelayan masyarakat. Dalam kegiatan sehari-harinya bertemu masyarakat. Hal ini juga agar kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa segera dimulai. Di beberapa daerah, KBM sangat urgent dimulai karena minimnya fasilitas pendukung PJJ,” ujarnya kepada SINDOnews, Senin (25/1/2021).
Akhir tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) tanpa melihat zona COVID-19. Kebijakan ini langsung menuai kritik karena pemerintah pusat dianggap lepas tangan dan membahayakan keselamatan guru, siswa-siswi, dan para orang tua. Baca juga: Mendagri: Perlu Percepatan Vaksinasi untuk Bangun Kekebalan Komunal
Sejak Desember 2020, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. Situasi pandemi yang belum terkendali ini seperti tidak dilihat pemerintah. Beberapa pemerintah daerah (pemda) sempat berencana menggelar PTM. Belakangan, mereka membatalkan setelah dihujani kritik dari organisasi guru, pengamat pendidikan, dan tentunya, para orang tua.
“Jika guru sudah divaksin, setidaknya potensi penularan bisa jauh berkurang. Namun, tetap harus ada pembatasan murid yang ke sekolah dan menerapkan protokol kesehatan. Sebagai catatan, saya harap tidak hanya guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapatkan (vaksinasi), tetapi juga guru honorer. Mereka sama-sama bertatap muka dengan masyarakat dalam kesehariannya,” paparnya.
Hetifah menyatakan guru-guru yang berada di zona merah dan orange harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kemudian, disusul guru-guru di wilayah yang fasilitas dan akses internetnya kurang memadai. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan siapa yang mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu itu harus ada pembobotan tingkat ancaman terpapar COVID-19.
Akhir tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) tanpa melihat zona COVID-19. Kebijakan ini langsung menuai kritik karena pemerintah pusat dianggap lepas tangan dan membahayakan keselamatan guru, siswa-siswi, dan para orang tua. Baca juga: Mendagri: Perlu Percepatan Vaksinasi untuk Bangun Kekebalan Komunal
Sejak Desember 2020, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. Situasi pandemi yang belum terkendali ini seperti tidak dilihat pemerintah. Beberapa pemerintah daerah (pemda) sempat berencana menggelar PTM. Belakangan, mereka membatalkan setelah dihujani kritik dari organisasi guru, pengamat pendidikan, dan tentunya, para orang tua.
“Jika guru sudah divaksin, setidaknya potensi penularan bisa jauh berkurang. Namun, tetap harus ada pembatasan murid yang ke sekolah dan menerapkan protokol kesehatan. Sebagai catatan, saya harap tidak hanya guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapatkan (vaksinasi), tetapi juga guru honorer. Mereka sama-sama bertatap muka dengan masyarakat dalam kesehariannya,” paparnya.
Hetifah menyatakan guru-guru yang berada di zona merah dan orange harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kemudian, disusul guru-guru di wilayah yang fasilitas dan akses internetnya kurang memadai. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan siapa yang mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu itu harus ada pembobotan tingkat ancaman terpapar COVID-19.
Lihat Juga :