Dituding Banyak Kabulkan PK Koruptor, MA: Hanya 8%
Jum'at, 22 Januari 2021 - 19:07 WIB
Sekretaris MA Andi Samsan Nganro menyatakan hanya 8% pengajuan PK terpidana korupsi yang dikabulkan MA. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Tidak semua peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi dikabulkan MA. Bahkan, jumlah yang dikabulkan relatif lebih sedikit ketimbang yang diajukan.
Baca Juga: 20.154 Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin, Sebagian Pernah Positif Covid-19
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial Andi Samsan Nganro mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mengabulkan kurang lebih hampir 8 persen PK yang diajukan para terpidana korupsi.
"Menurut data yang ada itu bahwa ada 8% yang memang dikabulkan. Jadi masih ada 92% yang ditolak," ujar Andi Samsan dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).
(Baca: 65 Terpidana Korupsi KPK Ramai-ramai Ajukan PK ke MA)
Pernyataan tersebut menjawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut 65 terpidana korupsi mengajukan PK sejak Agustus 2020.
"Begitu ramai para napi koruptor ini tiba-tiba, karena dalam waktu yang relatif belakangan ini kalau kemudian dimulai sekitar bulan Agustus-september 2020 sampai hari ini, tadi juga ada persidangan PK," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam acara yang sama.
(Baca: KPK Resmi Ajukan Kasasi Putusan Tubagus Chaeri Wardana)
"Tiba-tiba kemudian ramai para napi korupsi ini mengajukan upaya hukum luar biasa dengan berturut-turut sehingga jumlahnya kurang lebih kalau tahun 2020 tadi ada 65 napi korupsi," tambahnya.
Baca Juga: 20.154 Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin, Sebagian Pernah Positif Covid-19
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial Andi Samsan Nganro mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mengabulkan kurang lebih hampir 8 persen PK yang diajukan para terpidana korupsi.
"Menurut data yang ada itu bahwa ada 8% yang memang dikabulkan. Jadi masih ada 92% yang ditolak," ujar Andi Samsan dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).
(Baca: 65 Terpidana Korupsi KPK Ramai-ramai Ajukan PK ke MA)
Pernyataan tersebut menjawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut 65 terpidana korupsi mengajukan PK sejak Agustus 2020.
"Begitu ramai para napi koruptor ini tiba-tiba, karena dalam waktu yang relatif belakangan ini kalau kemudian dimulai sekitar bulan Agustus-september 2020 sampai hari ini, tadi juga ada persidangan PK," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam acara yang sama.
(Baca: KPK Resmi Ajukan Kasasi Putusan Tubagus Chaeri Wardana)
"Tiba-tiba kemudian ramai para napi korupsi ini mengajukan upaya hukum luar biasa dengan berturut-turut sehingga jumlahnya kurang lebih kalau tahun 2020 tadi ada 65 napi korupsi," tambahnya.
tulis komentar anda