Dituding Banyak Kabulkan PK Koruptor, MA: Hanya 8%

JAKARTA - Tidak semua peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana korupsi dikabulkan MA. Bahkan, jumlah yang dikabulkan relatif lebih sedikit ketimbang yang diajukan.

Baca Juga: 20.154 Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin, Sebagian Pernah Positif Covid-19

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial Andi Samsan Nganro mengungkapkan bahwa pihaknya hanya mengabulkan kurang lebih hampir 8 persen PK yang diajukan para terpidana korupsi.

"Menurut data yang ada itu bahwa ada 8% yang memang dikabulkan. Jadi masih ada 92% yang ditolak," ujar Andi Samsan dalam diskusi daring, Jumat (22/1/2021).

(Baca: 65 Terpidana Korupsi KPK Ramai-ramai Ajukan PK ke MA)



Pernyataan tersebut menjawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut 65 terpidana korupsi mengajukan PK sejak Agustus 2020.

"Begitu ramai para napi koruptor ini tiba-tiba, karena dalam waktu yang relatif belakangan ini kalau kemudian dimulai sekitar bulan Agustus-september 2020 sampai hari ini, tadi juga ada persidangan PK," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam acara yang sama.

(Baca: KPK Resmi Ajukan Kasasi Putusan Tubagus Chaeri Wardana)

"Tiba-tiba kemudian ramai para napi korupsi ini mengajukan upaya hukum luar biasa dengan berturut-turut sehingga jumlahnya kurang lebih kalau tahun 2020 tadi ada 65 napi korupsi," tambahnya.