7 Pesan AHY untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo
Rabu, 20 Januari 2021 - 10:37 WIB
"Penegakan hukumnya harus proper dan profesional sehingga tidak mengancam demokrasi dan kebebasan," ujarnya.
Baca juga: Amien Rais: Mencari Teman Dalam Politik Memang Harus Hati-Hati
Keenam, kata Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat ini, peningkatan peran strategis Polri dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Ketujuh, penegakan hukum harus berbasis keadilan untuk semua/justice for all.
"Kapolri harus mampu berdiri di atas semua kepentingan dan golongan, serta tidak membeda-membedakan dan tidak melakukan keberpihakan terhadap satu kelompok/golongan tertentu," papar Didik.
Baca Juga: Camkan Nih! Main Saham dari Utang atau Gadai BPKB Bukan untuk Investor Pemula
Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Didik secara pribadi ingin menyoroti beberapa hal, di antaranya, salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tentu saja memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan dan kekerasan, termasuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan kriminalitas yang terus meresahkan dan menakutkan. Ia ingin mengetahui apa konsep dan langkah Listyo mengenai hal ini. Soal upaya Polri dalam mencegah terlibatnya WNI dalam aksi atau kelompok terorisme dan konsep konkret Listyo dalam mencegah konsep komunal.
Kemudian, kata Didik, tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tugas pokok kepolisian adalah menegakkan hukum (law enforcement), termasuk menghadirkan keadilan, menjamin kebebasan, memberantas korupsi secara adil, transparan dan akuntabel, serta penanganan isu intoleransi dan jaminan pemenuhan HAM. Tugas ini tentu saja tidak mudah, karena pada satu sisi Polri memanggul harapan yang begitu besar dari rakyat. Akan tetapi pada sisi lain, institusi Polri menghadapi tantangan masih belum maksimalnya kepercayaan dari masyarakat.
Lalu, kata Didik, konsep resformasi Polri agar perwira-perwira Polri tetap netral dan independen dalam arti tidak ikut terlibat dalam urusan politik praktis. Bagaimana menyukseskan agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air dan menjaga agar tidak ada lagi benturan antara KPK dan Polri dalam kewenangan tersebut.
Baca juga: Amien Rais: Mencari Teman Dalam Politik Memang Harus Hati-Hati
Keenam, kata Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Demokrat ini, peningkatan peran strategis Polri dalam menekan laju penyebaran Covid-19. Ketujuh, penegakan hukum harus berbasis keadilan untuk semua/justice for all.
"Kapolri harus mampu berdiri di atas semua kepentingan dan golongan, serta tidak membeda-membedakan dan tidak melakukan keberpihakan terhadap satu kelompok/golongan tertentu," papar Didik.
Baca Juga: Camkan Nih! Main Saham dari Utang atau Gadai BPKB Bukan untuk Investor Pemula
Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Didik secara pribadi ingin menyoroti beberapa hal, di antaranya, salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Tentu saja memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan dan kekerasan, termasuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan kriminalitas yang terus meresahkan dan menakutkan. Ia ingin mengetahui apa konsep dan langkah Listyo mengenai hal ini. Soal upaya Polri dalam mencegah terlibatnya WNI dalam aksi atau kelompok terorisme dan konsep konkret Listyo dalam mencegah konsep komunal.
Kemudian, kata Didik, tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tugas pokok kepolisian adalah menegakkan hukum (law enforcement), termasuk menghadirkan keadilan, menjamin kebebasan, memberantas korupsi secara adil, transparan dan akuntabel, serta penanganan isu intoleransi dan jaminan pemenuhan HAM. Tugas ini tentu saja tidak mudah, karena pada satu sisi Polri memanggul harapan yang begitu besar dari rakyat. Akan tetapi pada sisi lain, institusi Polri menghadapi tantangan masih belum maksimalnya kepercayaan dari masyarakat.
Lalu, kata Didik, konsep resformasi Polri agar perwira-perwira Polri tetap netral dan independen dalam arti tidak ikut terlibat dalam urusan politik praktis. Bagaimana menyukseskan agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air dan menjaga agar tidak ada lagi benturan antara KPK dan Polri dalam kewenangan tersebut.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda