Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi dan Perkuat Pelayanan Kesehatan Dasar
Senin, 18 Januari 2021 - 13:36 WIB
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menilai peta distribusi program vaksin COVID-19 belum terlihat pasca dimulainya program vaksinasi pada 13 Januari lalu. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR , Mardani Ali Sera menilai peta distribusi program vaksin COVID-19 belum terlihat pasca dimulainya program vaksinasi pada 13 Januari lalu. Buruknya Komunikasi dan tidak kuatnya pelayanan kesehatan dasar menjadi masalah distribusi program vaksinasi.
"Bismillah, program vaksinasi telah dimulai pd 13 Januari yg lalu. Namun smp skg kt msh blm melihat roadmap yg jelas terkait program vaksinasi ini. Jgn smp kita terlalu sibuk melihat presiden di vaksin duluan&kasus influencer pasca menerima vaksin. Byk hal penting yg hrs dilakukan," tulis Mardani dalam akun Twitternya @MardaniAliSera yang dikutip Senin (18/1/2021).
Mardani menjelaskan, kasus vaksinasi di India bisa di jadikan contoh. Selain memiliki jumlah penduduk yang sama besar, India disebut sebut akan melakukan vaksinasi terbesar di dunia. Sedikitnya ada 300 juta warga dari total 1,3 miliar jiwa yang divaksin pada Juli tahun ini. Lalu ada 3.006 pusat vaksinasi yang didirikan di seluruh India.
Apa yang sudah dan akan dilakukan India, kata Mardani, layak menjadi pengingat Pemerintah Indonesia untuk tidak main-main dalam melakukan program vaksinasi ini. Menurutnya, salah satu problem ada di komunikasi. Akan sulit ketika komunikasinya tidak tepat karena akan menimbulkan kesimpangsiuran divtengah masyarakat.
"Contoh mengapa vaksin yang dipilih Sinovac, berapa banyak masyarakat yang telah divaksin dsb. Jangan sampai program 70 Triliun ini sia-sia bila distribusi informasinya tidak tepat. Vaksin penting, namun harus diiringi dengan komunikasi yang efektif," sambung cuitanya itu.
Kemudian, lanjut Mardani, target pemerintah yang akan memfasilitasi 188 juta warga Indonesia pada Maret 2022. Namun, hingga kini Puskesmas sebagai garda terdepan belum dimaksimalkan dengan baik. Padahal Puskesmas yang tersebar di 9.000 kecamatan berjumlah sekitar 10.166.
Pemerintah, kata Politisi PKS itu, harus memastikan peningkatan sarana prasarana dan kesiapan seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai garda terdepan untuk mampu menangani penyakit katastropik yang membutuhkan pemantauan pasien secara rutin sehingga meminimalisir rujukan pasien ke RS penting dilakukan di masa pandemi ini.
"Berulang kali saya menyatakan,seharusnya COVID-19 mengajarkan kpd kita bagaimana melakukan transformasi & reformasi kesehatan serta penguatan pelayanan kesehatan dasar. Jk pelayanan kesehatan dasar nya kurang kuat,program apapun yg diturunkan akan lama sekali sampai ke masyarakat," pungkasnya.
"Bismillah, program vaksinasi telah dimulai pd 13 Januari yg lalu. Namun smp skg kt msh blm melihat roadmap yg jelas terkait program vaksinasi ini. Jgn smp kita terlalu sibuk melihat presiden di vaksin duluan&kasus influencer pasca menerima vaksin. Byk hal penting yg hrs dilakukan," tulis Mardani dalam akun Twitternya @MardaniAliSera yang dikutip Senin (18/1/2021).
Baca Juga
Mardani menjelaskan, kasus vaksinasi di India bisa di jadikan contoh. Selain memiliki jumlah penduduk yang sama besar, India disebut sebut akan melakukan vaksinasi terbesar di dunia. Sedikitnya ada 300 juta warga dari total 1,3 miliar jiwa yang divaksin pada Juli tahun ini. Lalu ada 3.006 pusat vaksinasi yang didirikan di seluruh India.
Apa yang sudah dan akan dilakukan India, kata Mardani, layak menjadi pengingat Pemerintah Indonesia untuk tidak main-main dalam melakukan program vaksinasi ini. Menurutnya, salah satu problem ada di komunikasi. Akan sulit ketika komunikasinya tidak tepat karena akan menimbulkan kesimpangsiuran divtengah masyarakat.
"Contoh mengapa vaksin yang dipilih Sinovac, berapa banyak masyarakat yang telah divaksin dsb. Jangan sampai program 70 Triliun ini sia-sia bila distribusi informasinya tidak tepat. Vaksin penting, namun harus diiringi dengan komunikasi yang efektif," sambung cuitanya itu.
Kemudian, lanjut Mardani, target pemerintah yang akan memfasilitasi 188 juta warga Indonesia pada Maret 2022. Namun, hingga kini Puskesmas sebagai garda terdepan belum dimaksimalkan dengan baik. Padahal Puskesmas yang tersebar di 9.000 kecamatan berjumlah sekitar 10.166.
Pemerintah, kata Politisi PKS itu, harus memastikan peningkatan sarana prasarana dan kesiapan seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai garda terdepan untuk mampu menangani penyakit katastropik yang membutuhkan pemantauan pasien secara rutin sehingga meminimalisir rujukan pasien ke RS penting dilakukan di masa pandemi ini.
"Berulang kali saya menyatakan,seharusnya COVID-19 mengajarkan kpd kita bagaimana melakukan transformasi & reformasi kesehatan serta penguatan pelayanan kesehatan dasar. Jk pelayanan kesehatan dasar nya kurang kuat,program apapun yg diturunkan akan lama sekali sampai ke masyarakat," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda