Menguji Kekuatan Oposisi PKS dan Demokrat lewat Calon Tunggal Kapolri
Kamis, 14 Januari 2021 - 08:01 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera dan Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Presiden Jokowi telah mengirimkan surat presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya menunjuk Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun. DPR kemudian akan mengagendakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Listyo Sigit Prabowo .
Seluruh fraksi belum memberikan sikap resmi mereka terhadap keputusan Presiden Jokowi memilih Sigit. Termasuk, PKS dan Demokrat yang dianggap sebagai partai yang berada di luar koalisi pemerintahan.
Baca Juga: Komjen Listyo Jadi Calon Tunggal Kapolri, IMM Hormati Putusan Presiden
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyatakan pihaknya tak yakin peran 'oposisi' yang dimiliki PKS dan Demokrat di Parlemen bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka, apalagi menyangkut usulan calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi. ( )
"Kondisi pengusulan tunggal calon Kapolri oleh Presiden menutup celah bagi Demokrat dan PKS untuk menolak, sisi lainnya usulan tunggal ini menegaskan kuatnya pengaruh politik Jokowi," katanya saat dihubungi SINDOnews, Kamis (14/1/2021).
Dedi mengatakan, usulan calon tunggal Kapolri telah menjadi tradisi dalam kepemimpinan Jokowi selama ini. Presiden, disebutnya ingin memastikan bahwa dengan usulan tunggal, maka tidak ada kontestasi, dan kapolri baru harus tunduk serta loyal pada Presiden secara personal, bukan institusional.
Dengan begitu, kata Dedi, jika pun ada penolakan dari oposisi, tetap saja tidak akan miliki dampak pada proses pengesahan Kapolri baru. "Dan ini pesan dilematis, di mana terjadi ketimpangan oposisi. Lemahnya oposisi akan membuat keputusan-keputusan Presiden seolah tanpa seleksi ketat," katanya. ( )
Seluruh fraksi belum memberikan sikap resmi mereka terhadap keputusan Presiden Jokowi memilih Sigit. Termasuk, PKS dan Demokrat yang dianggap sebagai partai yang berada di luar koalisi pemerintahan.
Baca Juga: Komjen Listyo Jadi Calon Tunggal Kapolri, IMM Hormati Putusan Presiden
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menyatakan pihaknya tak yakin peran 'oposisi' yang dimiliki PKS dan Demokrat di Parlemen bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mereka, apalagi menyangkut usulan calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi. ( )
"Kondisi pengusulan tunggal calon Kapolri oleh Presiden menutup celah bagi Demokrat dan PKS untuk menolak, sisi lainnya usulan tunggal ini menegaskan kuatnya pengaruh politik Jokowi," katanya saat dihubungi SINDOnews, Kamis (14/1/2021).
Dedi mengatakan, usulan calon tunggal Kapolri telah menjadi tradisi dalam kepemimpinan Jokowi selama ini. Presiden, disebutnya ingin memastikan bahwa dengan usulan tunggal, maka tidak ada kontestasi, dan kapolri baru harus tunduk serta loyal pada Presiden secara personal, bukan institusional.
Dengan begitu, kata Dedi, jika pun ada penolakan dari oposisi, tetap saja tidak akan miliki dampak pada proses pengesahan Kapolri baru. "Dan ini pesan dilematis, di mana terjadi ketimpangan oposisi. Lemahnya oposisi akan membuat keputusan-keputusan Presiden seolah tanpa seleksi ketat," katanya. ( )
(abd)
tulis komentar anda