Kasus Juliari dan Edhy Prabowo Dinilai Sulit Dilepas dari Unsur Politik
Selasa, 12 Januari 2021 - 19:01 WIB
Apalagi kata dia, jika dilihat konteks pelemahan KPK selama beberapa waktu belakangan ini terutama setelah revisi Undang-undang KPK. Syaifuddin mengatakan, dalam konteks lemahnya penegak hukum seperti KPK, maka bukan tidak mungkin lembaga antirasuah itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
(Baca juga: KPK Kulik Staf Istri Edhy Prabowo soal ATM Penampung Aliran Suap Benur)
Dia menilai, PDIP dan Gerindra sebagai partai yang menaungi Juliari Batubara dan Edhy Prabowo merupakan partai terbesar pertama dan kedua yang kemungkinan besar akan bersama-sama pada Pilpres 2024.
Bukan hanya itu mementum Pilkada serentak sebelum penangkapan keduanya juga menjadi konteks politik yang pantas diperhitungkan.
"Ketika dua partai ini kemungkinan besar akan bergabung atau berkoalisi maka siapa pun akan sulit bersaing sehingga dicari cara bagaimana menggembosi kekuatan ini. Dan ada celah yang bisa dipakai, meski secara hukum kita akui juga bahwa ini ada persoalan hukumnya," katanya.
Diakuinya, memang setelah Edhy dan Juliari terjerat kasus, hasil survei partai politik belum lama ini yang menyebut PDIP dan Gerindra mengalami penurunan dukungan. Bukan hanya itu pada Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak calon yang diusung PDIP dan Gerindra tumbang.
"Efek dominonya banyak secara politik. Tapi tetap bahwa tidak ada niat dari Gerindra maupun PDIP untuk melemahkan Pemerintahan Jokowi itu sendiri," ujarnya.
(Baca juga: KPK Kulik Staf Istri Edhy Prabowo soal ATM Penampung Aliran Suap Benur)
Dia menilai, PDIP dan Gerindra sebagai partai yang menaungi Juliari Batubara dan Edhy Prabowo merupakan partai terbesar pertama dan kedua yang kemungkinan besar akan bersama-sama pada Pilpres 2024.
Bukan hanya itu mementum Pilkada serentak sebelum penangkapan keduanya juga menjadi konteks politik yang pantas diperhitungkan.
"Ketika dua partai ini kemungkinan besar akan bergabung atau berkoalisi maka siapa pun akan sulit bersaing sehingga dicari cara bagaimana menggembosi kekuatan ini. Dan ada celah yang bisa dipakai, meski secara hukum kita akui juga bahwa ini ada persoalan hukumnya," katanya.
Diakuinya, memang setelah Edhy dan Juliari terjerat kasus, hasil survei partai politik belum lama ini yang menyebut PDIP dan Gerindra mengalami penurunan dukungan. Bukan hanya itu pada Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak calon yang diusung PDIP dan Gerindra tumbang.
"Efek dominonya banyak secara politik. Tapi tetap bahwa tidak ada niat dari Gerindra maupun PDIP untuk melemahkan Pemerintahan Jokowi itu sendiri," ujarnya.
Lihat Juga :