Kasus Juliari dan Edhy Prabowo Dinilai Sulit Dilepas dari Unsur Politik
Selasa, 12 Januari 2021 - 19:01 WIB
Bukan hanya itu mementum Pilkada serentak sebelum penangkapan keduanya juga menjadi konteks politik yang pantas diperhitungkan.
"Ketika dua partai ini kemungkinan besar akan bergabung atau berkoalisi maka siapa pun akan sulit bersaing sehingga dicari cara bagaimana menggembosi kekuatan ini. Dan ada celah yang bisa dipakai, meski secara hukum kita akui juga bahwa ini ada persoalan hukumnya," katanya.
Diakuinya, memang setelah Edhy dan Juliari terjerat kasus, hasil survei partai politik belum lama ini yang menyebut PDIP dan Gerindra mengalami penurunan dukungan. Bukan hanya itu pada Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak calon yang diusung PDIP dan Gerindra tumbang.
"Efek dominonya banyak secara politik. Tapi tetap bahwa tidak ada niat dari Gerindra maupun PDIP untuk melemahkan Pemerintahan Jokowi itu sendiri," ujarnya.
Baca juga:KPK Tegaskan Tidak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai pengungkapan kasus korupsi tak lepas dari tiga aspek yakni politik, hukum dan sosial.
"Memang indikasi ada yang memang murni hukum, tapi ada penangkapan dalam motif politik, ada juga sosial yaitu keterlibatan publik yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku elite," ujar Jerry dihubungi terpisah.
Hal lain yang dia sorot adalah adanya semacam rivalitas di dalam Kabinet sendiri. "Ya rivalitas individu sesama menteri, atau juga rivalitas parpol di dalam kabinet itu bisa juga. Tampaknya kompak tetapi bisa juga saling intip satu sama lain dan menunggu celah untuk dijegal. Dan itulah realitas politik kita di Indonesia," tuturnya.
Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa KPK silahkan bekerja profesional dan berharap agar tidak ada tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi.
"Artinya semua kementerian atau lembaga dipantau, jangan ada semacam pilihâpilih kasus atau orang atau tokoh atau parpol tertentu saja. Intinya KPK harus independen dan profesional," pungkasnya.
"Ketika dua partai ini kemungkinan besar akan bergabung atau berkoalisi maka siapa pun akan sulit bersaing sehingga dicari cara bagaimana menggembosi kekuatan ini. Dan ada celah yang bisa dipakai, meski secara hukum kita akui juga bahwa ini ada persoalan hukumnya," katanya.
Diakuinya, memang setelah Edhy dan Juliari terjerat kasus, hasil survei partai politik belum lama ini yang menyebut PDIP dan Gerindra mengalami penurunan dukungan. Bukan hanya itu pada Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak calon yang diusung PDIP dan Gerindra tumbang.
"Efek dominonya banyak secara politik. Tapi tetap bahwa tidak ada niat dari Gerindra maupun PDIP untuk melemahkan Pemerintahan Jokowi itu sendiri," ujarnya.
Baca juga:KPK Tegaskan Tidak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia
Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai pengungkapan kasus korupsi tak lepas dari tiga aspek yakni politik, hukum dan sosial.
"Memang indikasi ada yang memang murni hukum, tapi ada penangkapan dalam motif politik, ada juga sosial yaitu keterlibatan publik yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku elite," ujar Jerry dihubungi terpisah.
Hal lain yang dia sorot adalah adanya semacam rivalitas di dalam Kabinet sendiri. "Ya rivalitas individu sesama menteri, atau juga rivalitas parpol di dalam kabinet itu bisa juga. Tampaknya kompak tetapi bisa juga saling intip satu sama lain dan menunggu celah untuk dijegal. Dan itulah realitas politik kita di Indonesia," tuturnya.
Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa KPK silahkan bekerja profesional dan berharap agar tidak ada tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi.
"Artinya semua kementerian atau lembaga dipantau, jangan ada semacam pilihâpilih kasus atau orang atau tokoh atau parpol tertentu saja. Intinya KPK harus independen dan profesional," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda