Kasus Juliari dan Edhy Prabowo Dinilai Sulit Dilepas dari Unsur Politik

JAKARTA - Kasus yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dinilai sulit dilepaskan dari agenda atau motif politik tertentu.

(Baca juga: KPK Dalami Kebijakan Juliari Batubara terkait Pengadaan Bansos)

Selain untuk menghantam partai politik yang menaungi keduanya, Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kasus itu juga dianggap terkait dengan rivalitas di dalam tubuh kabinet sendiri.

(Baca juga: Suap Bansos Covid-19, KPK Perpanjang Penahanan Juliari Peter Batubara 40 Hari)

"Kalau kita melihat petanya di KPK, dari zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sampai hari ini, sebenarnya orang-orang di dalam itu tidak objektif juga. Karena mereka sama tidak sepenuhnya independen, atau tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan politik luar," ujar Pengamat Politik Universitas Mercu Buana, Syaifuddin, Selasa (12/1/2021).

(Baca juga: Periksa Direktur PT DPP, Penyidik Dalami Aliran Uang ke Edhy Prabowo)

Apalagi kata dia, jika dilihat konteks pelemahan KPK selama beberapa waktu belakangan ini terutama setelah revisi Undang-undang KPK. Syaifuddin mengatakan, dalam konteks lemahnya penegak hukum seperti KPK, maka bukan tidak mungkin lembaga antirasuah itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

(Baca juga: KPK Kulik Staf Istri Edhy Prabowo soal ATM Penampung Aliran Suap Benur)

Dia menilai, PDIP dan Gerindra sebagai partai yang menaungi Juliari Batubara dan Edhy Prabowo merupakan partai terbesar pertama dan kedua yang kemungkinan besar akan bersama-sama pada Pilpres 2024.

Bukan hanya itu mementum Pilkada serentak sebelum penangkapan keduanya juga menjadi konteks politik yang pantas diperhitungkan.

"Ketika dua partai ini kemungkinan besar akan bergabung atau berkoalisi maka siapa pun akan sulit bersaing sehingga dicari cara bagaimana menggembosi kekuatan ini. Dan ada celah yang bisa dipakai, meski secara hukum kita akui juga bahwa ini ada persoalan hukumnya," katanya.

Diakuinya, memang setelah Edhy dan Juliari terjerat kasus, hasil survei partai politik belum lama ini yang menyebut PDIP dan Gerindra mengalami penurunan dukungan. Bukan hanya itu pada Pilkada Serentak 2020 lalu, banyak calon yang diusung PDIP dan Gerindra tumbang.

"Efek dominonya banyak secara politik. Tapi tetap bahwa tidak ada niat dari Gerindra maupun PDIP untuk melemahkan Pemerintahan Jokowi itu sendiri," ujarnya.

Baca juga:KPK Tegaskan Tidak Ada Bukti Valid Harun Masiku Meninggal Dunia

Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai pengungkapan kasus korupsi tak lepas dari tiga aspek yakni politik, hukum dan sosial.

"Memang indikasi ada yang memang murni hukum, tapi ada penangkapan dalam motif politik, ada juga sosial yaitu keterlibatan publik yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku elite," ujar Jerry dihubungi terpisah.

Hal lain yang dia sorot adalah adanya semacam rivalitas di dalam Kabinet sendiri. "Ya rivalitas individu sesama menteri, atau juga rivalitas parpol di dalam kabinet itu bisa juga. Tampaknya kompak tetapi bisa juga saling intip satu sama lain dan menunggu celah untuk dijegal. Dan itulah realitas politik kita di Indonesia," tuturnya.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa KPK silahkan bekerja profesional dan berharap agar tidak ada tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi.

"Artinya semua kementerian atau lembaga dipantau, jangan ada semacam pilih‐pilih kasus atau orang atau tokoh atau parpol tertentu saja. Intinya KPK harus independen dan profesional," pungkasnya.