Anggota Dewas KPK kepada MUI: Sekarang Ikut Urusi Calon Kapolri ya?
Selasa, 12 Januari 2021 - 18:01 WIB
Sebelumnya, Anwar Abbas ikut bersuara terkait pemilihan Kapolri. Anwar mengatakan hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi Kapolri ada di tangan Presiden.
"Kita sudah tahu itu semua, dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).(Baca juga: Soal Calon Kapolri, Ini Peringatan MUI Kepada Presiden Jokowi )
Meskipun demikian, kata Anwar, Presiden hendaknya mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri tidak hanya dengan pertimbangan kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
"Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama," katanya.(Baca juga: ICW Desak Jokowi Lihat Rekam Jejak Calon Kapolri lewat PPATK dan KPK )
Menurut Anwar, meskipun pemerintah menolak anggapan tersebut, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi seperti api di dalam sekam.
"Kita sudah tahu itu semua, dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).(Baca juga: Soal Calon Kapolri, Ini Peringatan MUI Kepada Presiden Jokowi )
Meskipun demikian, kata Anwar, Presiden hendaknya mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri tidak hanya dengan pertimbangan kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
"Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama," katanya.(Baca juga: ICW Desak Jokowi Lihat Rekam Jejak Calon Kapolri lewat PPATK dan KPK )
Menurut Anwar, meskipun pemerintah menolak anggapan tersebut, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi seperti api di dalam sekam.
Lihat Juga :