Soal Calon Kapolri, Ini Peringatan MUI Kepada Presiden Jokowi
Selasa, 12 Januari 2021 - 12:05 WIB
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Nama calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis hingga kini masih menjadi misteri. Belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah. Hanya, sebelumnya, Kompolnas telah menyerahkan lima nama kepada Presiden Jokowi untuk dipilih salah satunya.
(Baca juga : Habib Rizieq Kembali Ajukan Praperdilan ke PN Jaksel Terkait Kasus Swab RS Ummi )
Kelima nama jenderal tersebut seluruhnya berpangkat Komjen atau bintang tiga. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, dan Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Selanjutnya, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol, Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto.
(Baca juga : Disiksa Hampir Mati, Pria Turki yang Dipenjara di UEA Minta Tolong PBB )
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas ikut bersuara terkait pemilihan Kapolri. Dikatakan Anwar, hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi Kapolri ada di tangan presiden. "Kita sudah tahu itu semua, dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021). ( )
Meskipun demikian, kata Anwar, Presiden hendaknya mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri tidak hanya dengan pertimbangan kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
"Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama," katanya.
(Baca juga : Hari Ini, Jokowi Dikabarkan Bakal Serahkan Surpres Calon Kapolri ke DPR )
Dikatakan Anwar, meskipun pemerintah menolak anggapan tersebut, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi seperti api di dalam sekam. "Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi," katanya mengingatkan.
Oleh karena itu, kata Anwar, sebagai anak bangsa dirinya merasa khawatir penunjukan Kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depan. ( )
"Untuk itu, saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang Kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini, tentu saja Presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat ini, yaitu mengatasi Covid-19 dan krisis ekonomi yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa," kata Anwar.
(Baca juga : Habib Rizieq Kembali Ajukan Praperdilan ke PN Jaksel Terkait Kasus Swab RS Ummi )
Kelima nama jenderal tersebut seluruhnya berpangkat Komjen atau bintang tiga. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, dan Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Selanjutnya, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol, Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto.
(Baca juga : Disiksa Hampir Mati, Pria Turki yang Dipenjara di UEA Minta Tolong PBB )
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Anwar Abbas ikut bersuara terkait pemilihan Kapolri. Dikatakan Anwar, hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi Kapolri ada di tangan presiden. "Kita sudah tahu itu semua, dan kita harus menghormatinya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021). ( )
Meskipun demikian, kata Anwar, Presiden hendaknya mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri tidak hanya dengan pertimbangan kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara.
"Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui, hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama," katanya.
(Baca juga : Hari Ini, Jokowi Dikabarkan Bakal Serahkan Surpres Calon Kapolri ke DPR )
Dikatakan Anwar, meskipun pemerintah menolak anggapan tersebut, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah karena bisa menjadi seperti api di dalam sekam. "Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi," katanya mengingatkan.
Oleh karena itu, kata Anwar, sebagai anak bangsa dirinya merasa khawatir penunjukan Kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depan. ( )
"Untuk itu, saya berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang Kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini, tentu saja Presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang Kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat ini, yaitu mengatasi Covid-19 dan krisis ekonomi yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa," kata Anwar.
(abd)
tulis komentar anda