Pemerintah Didesak Tindak Tegas Pelaku Ekspor Timah Ilegal
Senin, 11 Januari 2021 - 22:13 WIB
Pemerintah didesak tindak tegas sejumlah oknum aparat, pejabat daerah, dan politisi yang diduga kuat mendukung aktivitas penambangan dan ekspor timah ilegal. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sejumlah oknum aparat, pejabat daerah, dan politisi diduga mendukung aktivitas penambangan dan ekspor timah abal-abal. Indonesia perlu menegakkan aturan agar agar timah tidak habis tanpa menghadirkan kesejahteraan bagi warga. (Baca juga: Tetap Bandel, 6 Ponton TI Tungau Ilegal Akhirnya Dibongkar Paksa)
Ekonom Faisal Basri mengatakan, praktik penambangan dan ekspor timah ilegal amat marak dan terang-terangan. "Oknum-oknum aparat terlibat dengan menjadi pemilik tambang secara langsung maupun tidak langsung. Saya melihat sendiri, mereka (oknum-oknum aparat) seperti raja di sana. Mafia timah menyumbang ke partai-partai di daerah," ujarnya dalam webinar "Tata Niaga Timah Indonesia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP), Senin (11/1/2021). (Baca juga: Pengepul Timah TI Tungau di Perairan Sukadamai Toboali Diburu Polisi)
Iklim pertimahan Indonesia, menurut Faisal, membuat pelaku tambang legal kalah saing dari petambang ilegal. "Sudah jelas, banyak pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak memenuhi syarat. Karena tujuannya bukan itu. Mereka hanya mau jadi penadah hasil tambang ilegal. Harganya lebih murah dibandingkan tambang legal," kata dia. (Baca juga: RKAB Babel Harus Selaras Aturan Turunan UU Minerba)
Faisal mengatakan, butuh dukungan pemerintah pusat untuk membenahi tata niaga timah Indonesia. Sebab, oknum yang terlibat sampai ke tingkat perwira tinggi dan pejabat tinggi di pemerintahan dan partai. "Ini (keterlibatan para oknum pejabat dan aparat) bukan mungkin lagi. Keterlibatannya sangat jelas," kata dia.
Ekonom Faisal Basri mengatakan, praktik penambangan dan ekspor timah ilegal amat marak dan terang-terangan. "Oknum-oknum aparat terlibat dengan menjadi pemilik tambang secara langsung maupun tidak langsung. Saya melihat sendiri, mereka (oknum-oknum aparat) seperti raja di sana. Mafia timah menyumbang ke partai-partai di daerah," ujarnya dalam webinar "Tata Niaga Timah Indonesia" yang diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi dan Politik (FDEP), Senin (11/1/2021). (Baca juga: Pengepul Timah TI Tungau di Perairan Sukadamai Toboali Diburu Polisi)
Iklim pertimahan Indonesia, menurut Faisal, membuat pelaku tambang legal kalah saing dari petambang ilegal. "Sudah jelas, banyak pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) tidak memenuhi syarat. Karena tujuannya bukan itu. Mereka hanya mau jadi penadah hasil tambang ilegal. Harganya lebih murah dibandingkan tambang legal," kata dia. (Baca juga: RKAB Babel Harus Selaras Aturan Turunan UU Minerba)
Faisal mengatakan, butuh dukungan pemerintah pusat untuk membenahi tata niaga timah Indonesia. Sebab, oknum yang terlibat sampai ke tingkat perwira tinggi dan pejabat tinggi di pemerintahan dan partai. "Ini (keterlibatan para oknum pejabat dan aparat) bukan mungkin lagi. Keterlibatannya sangat jelas," kata dia.
Lihat Juga :