Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Pamit ke Presiden
Kamis, 07 Januari 2021 - 07:31 WIB
Poengky membantah informasi yang menyatakan saat ini nama Kapolri sudah ada di kantong Jokowi. Dia menyebut lembaganya masih melakukan penyaringan. "Menyaring orang-orang berdasarkan kriteria-kriteria untuk jadi calon kepala Polri itu standarnya terbaik," ungkapnya.
(Baca juga : Istana Kirim Nama Calon Kapolri ke DPR Pekan Depan )
Poengky menyebut penyerahan nama calon Kapolri dilakukan sebelum selesai masa reses pada 10 Januari 2020. Hal itu bertujuan agar nantinya Presiden memberikan kejutan kepada anggota DPR setelah selesai masa reses. "Itu surprise, baru dikirim Presiden setelah masa reses," katanya.
Sosok perwira tinggi Polri yang akan direkomendasi ke Presiden pasti memiliki segudang prestasi dan mempunyai integritas. "Orang yang akan kami rekomendasikan adalah yang berprestasi, berintegritas dan memiliki track record terbaik," jamin Poengky.
Sejauh ini Kompolnas memastikan bursa calon Kapolri akan diikuti perwira berpangkat jenderal bintang tiga. Hal ini sebagaimana diatur di dalam undang-undang. "Aturannya jelas, ada di Pasal 11 ayat 6 UU Nomor 2/2002 yang mensyaratkan pangkat tertinggi setelah kepala Polri, yakni bintang tiga," ucap Poengky.
Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelumnya mengakui nama calon kepala Polri sudah ada. Presiden tinggal menyerahkan kepada Komisi III DPR. “Ya, karena ini sesuatu yang rutin ya, prosedurnya sudah ada, tinggal menunggu waktu, siapanya pasti sudah ada,” ujarnya.
Co-Founder Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, surat Presiden yang belum dikirim atau disampaikan ke DPR soal calon kepala Polri hanya soal waktu. Menurut dia, tidak ada regulasi yang mengatur secara detail mengenai agenda pengusulan nama calon kepala Polri, termasuk soal kapan paling lambat disampaikan ke DPR. “Tak ada keharusan bagi Presiden Jokowi segera mengirim surat tersebut. Terlebih Kapolri Idham Azis baru akan masuk masa pensiun pada 1 Februari 2021,” kilahnya.
Namun, Fahmi mencermati figur calon kepala Polri pilihan Presiden Jokowi. Selain merujuk pada faktor kedekatan, tentu terkait kebutuhan untuk menjawab potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang diproyeksikan ke depan. “Calon kepala Polri punya catatan prestasi yang jelas, setidaknya dalam kurun setahun terakhir dan tidak punya masalah etik, baik menyangkut tanggung jawab jabatan maupun soal moral/susila," ujar pria yang juga pengamat militer ini.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengakui adanya gagasan dari lingkungan Istana untuk membuat satu paket pergantian kepala Polri dan wakilnya. Komjen Gatot Eddy akan menjadi kepala sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi wakil kepala Polri menggantikan Gatot Eddy.
Gagasan itu semakin serius dibahas kalangan Istana atau lingkar dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama kepala Polri baru DPR. Neta memperkirakan usulan nama calon kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sedangkan dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan Jumat (8/1/2021) lusa. "Setelah mendapat usulan nama-nama calon kepala Polri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," ujarnya.
(Baca juga : Istana Kirim Nama Calon Kapolri ke DPR Pekan Depan )
Poengky menyebut penyerahan nama calon Kapolri dilakukan sebelum selesai masa reses pada 10 Januari 2020. Hal itu bertujuan agar nantinya Presiden memberikan kejutan kepada anggota DPR setelah selesai masa reses. "Itu surprise, baru dikirim Presiden setelah masa reses," katanya.
Sosok perwira tinggi Polri yang akan direkomendasi ke Presiden pasti memiliki segudang prestasi dan mempunyai integritas. "Orang yang akan kami rekomendasikan adalah yang berprestasi, berintegritas dan memiliki track record terbaik," jamin Poengky.
Sejauh ini Kompolnas memastikan bursa calon Kapolri akan diikuti perwira berpangkat jenderal bintang tiga. Hal ini sebagaimana diatur di dalam undang-undang. "Aturannya jelas, ada di Pasal 11 ayat 6 UU Nomor 2/2002 yang mensyaratkan pangkat tertinggi setelah kepala Polri, yakni bintang tiga," ucap Poengky.
Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelumnya mengakui nama calon kepala Polri sudah ada. Presiden tinggal menyerahkan kepada Komisi III DPR. “Ya, karena ini sesuatu yang rutin ya, prosedurnya sudah ada, tinggal menunggu waktu, siapanya pasti sudah ada,” ujarnya.
Co-Founder Institute for Scurity and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, surat Presiden yang belum dikirim atau disampaikan ke DPR soal calon kepala Polri hanya soal waktu. Menurut dia, tidak ada regulasi yang mengatur secara detail mengenai agenda pengusulan nama calon kepala Polri, termasuk soal kapan paling lambat disampaikan ke DPR. “Tak ada keharusan bagi Presiden Jokowi segera mengirim surat tersebut. Terlebih Kapolri Idham Azis baru akan masuk masa pensiun pada 1 Februari 2021,” kilahnya.
Namun, Fahmi mencermati figur calon kepala Polri pilihan Presiden Jokowi. Selain merujuk pada faktor kedekatan, tentu terkait kebutuhan untuk menjawab potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang diproyeksikan ke depan. “Calon kepala Polri punya catatan prestasi yang jelas, setidaknya dalam kurun setahun terakhir dan tidak punya masalah etik, baik menyangkut tanggung jawab jabatan maupun soal moral/susila," ujar pria yang juga pengamat militer ini.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengakui adanya gagasan dari lingkungan Istana untuk membuat satu paket pergantian kepala Polri dan wakilnya. Komjen Gatot Eddy akan menjadi kepala sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi wakil kepala Polri menggantikan Gatot Eddy.
Gagasan itu semakin serius dibahas kalangan Istana atau lingkar dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama kepala Polri baru DPR. Neta memperkirakan usulan nama calon kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sedangkan dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan Jumat (8/1/2021) lusa. "Setelah mendapat usulan nama-nama calon kepala Polri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," ujarnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda