Anwar Hafid: Pemerintah Harus Pastikan Vaksin Covid-19 Aman
Rabu, 06 Januari 2021 - 14:02 WIB
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid. Foto/Istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus bisa meyakinkan masyarakat dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang mungkin ada dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti.
“Hal ini penting karena vaksin Sinovac sejak kedatangan sampai distribusinya penuh tanda tanya karena belum diketahui secara rinci cocok atau tidaknya vaksin tersebut bagi masyarakat Indonesia. Karena dari apa yang saya ketahui vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis," ujarnya, Rabu (6/1/2021).
Kedua, lanjut politikus Partai Demokrat ini, sampai saat ini Emergency Use of Authorization (EUA) dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga belum dikeluarkan. "Bagaimana kita akan melakukan vaksinasi, jika standar EUA vaksin tersebut belum ada?" katanya.( )
Karena itu, menurut Anwar Hafid, BPOM mesti mengedepankan profesionalisme dalam urusan vaksin, serta jangan terpengaruh terhadap tekanan-tekanan politik atau target waktu yang justru membahayakan kesehatan masyarakat.
"Karena jika terjadi implikasi buruk kepada rakyat akibat vaksin, BPOM dan Kementerian Kesehatan adalah pihak yang paling bertanggung jawab," tuturnya. ( )
Di sisi lain, Anwar Hafid mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Kendati begitu, hal yang harus diingat, vaksin menyangkut keselamatan dan nyawa rakyat maka dua standar tersebut harusnya segera diselesaikan dan dipastikan.
“Hal ini penting karena vaksin Sinovac sejak kedatangan sampai distribusinya penuh tanda tanya karena belum diketahui secara rinci cocok atau tidaknya vaksin tersebut bagi masyarakat Indonesia. Karena dari apa yang saya ketahui vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis," ujarnya, Rabu (6/1/2021).
Kedua, lanjut politikus Partai Demokrat ini, sampai saat ini Emergency Use of Authorization (EUA) dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga belum dikeluarkan. "Bagaimana kita akan melakukan vaksinasi, jika standar EUA vaksin tersebut belum ada?" katanya.( )
Karena itu, menurut Anwar Hafid, BPOM mesti mengedepankan profesionalisme dalam urusan vaksin, serta jangan terpengaruh terhadap tekanan-tekanan politik atau target waktu yang justru membahayakan kesehatan masyarakat.
"Karena jika terjadi implikasi buruk kepada rakyat akibat vaksin, BPOM dan Kementerian Kesehatan adalah pihak yang paling bertanggung jawab," tuturnya. ( )
Di sisi lain, Anwar Hafid mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Kendati begitu, hal yang harus diingat, vaksin menyangkut keselamatan dan nyawa rakyat maka dua standar tersebut harusnya segera diselesaikan dan dipastikan.
(dam)
tulis komentar anda