DPR Minta BPOM Segera Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac
Selasa, 05 Januari 2021 - 22:15 WIB
Anggota Komisi IX DPR, Yahya Zaini meminta BPOM mempercepat pemberian izin penggunaan darurat vaksin Sinovac jika semua persyaratan sudah dipenuhi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Yahya Zaini meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempercepat pemberian izin penggunaan darurat vaksin Sinovac jika semua persyaratan sudah dipenuhi. Apalagi uji klinik tahap 3 yang dilakukan Universitas Padjajaran (Unpad) kabarnya sudah rampung.
(Baca juga: Cegah Kerusakan, Distribusi Vaksin Covid-19 melalui Prosedur Ketat)
Hal tersebut dikatakan Yahya Zaini menyikapi pasca datangnya vaksin dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis serta penandatangan kontrak dengan 3 jenis vaksin lainnya, Novavax, Astrazeneca dan Pfizer, pelaksanaan vaksinasi untuk virus Corona (Covid-19) yang sudah ditunggu oleh masyarakat.
(Baca juga: Personel Polda Sulsel Akan Kawal Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah)
"Uji klinik tahap 3 vaksin Sinovac di Turki dan Brazil sudah selesai dengan tingkat efikasi 50-90 persen. Ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO sehingga aman untuk digunakan. Apalagi BPOM mempunyai otoritas menggunakan emergency use authorization," ujar Yahya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
(Baca juga: Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan Covid-19 dan Vaksin)
Politikus senior Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah untuk menjaga kualitas vaksin mulai dari produksi, distribusi sampai pengunaan vaksin untuk masyarakat. Hal tersebut dianggap penting agar efektivitas vaksin benar-benar dapat dijamin.
“Jangan sampai vaksin yang digunakan untuk masyarakat ada yang rusak atau berubah kualitasnya. Selain aman dari segi distribusi juga aman waktu penyimpanannya. Sehingga vaksinasi memberikan dampak yang signifikan untuk mencegah covid-19,” ujarnya.
Selain itu, Yahya meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara intensif dan massif dengan menggunakan berbagai platform media serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena masih ada sekitar 30 persen masyarakat yang ragu dan menolak untuk menerima vaksinasi.
"Kami dari Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi dengan cermat proses pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga bisa mencegah penularan virus Covid-19. Apalagi hal tersebut membutuhkan anggaran sampai ratusan triliun rupiah," ujar legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.
Sekadar diketahui, pemerintah telah mendistribusikan Vaksin Sinovac melalui Biofarma ke 34 Proviinsi dengan cold chain 2-8 derajat celcius. Pemerintah juga sudah menyiapkan tenaga kesehatan sebagai vaksinator, alat kesehatan yang dibutuhkan serta rumah sakit dan puskesman sebagai tempat vaksinasi.
(Baca juga: Cegah Kerusakan, Distribusi Vaksin Covid-19 melalui Prosedur Ketat)
Hal tersebut dikatakan Yahya Zaini menyikapi pasca datangnya vaksin dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis serta penandatangan kontrak dengan 3 jenis vaksin lainnya, Novavax, Astrazeneca dan Pfizer, pelaksanaan vaksinasi untuk virus Corona (Covid-19) yang sudah ditunggu oleh masyarakat.
(Baca juga: Personel Polda Sulsel Akan Kawal Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah)
"Uji klinik tahap 3 vaksin Sinovac di Turki dan Brazil sudah selesai dengan tingkat efikasi 50-90 persen. Ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO sehingga aman untuk digunakan. Apalagi BPOM mempunyai otoritas menggunakan emergency use authorization," ujar Yahya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
(Baca juga: Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan Covid-19 dan Vaksin)
Politikus senior Partai Golkar ini mengingatkan pemerintah untuk menjaga kualitas vaksin mulai dari produksi, distribusi sampai pengunaan vaksin untuk masyarakat. Hal tersebut dianggap penting agar efektivitas vaksin benar-benar dapat dijamin.
“Jangan sampai vaksin yang digunakan untuk masyarakat ada yang rusak atau berubah kualitasnya. Selain aman dari segi distribusi juga aman waktu penyimpanannya. Sehingga vaksinasi memberikan dampak yang signifikan untuk mencegah covid-19,” ujarnya.
Selain itu, Yahya meminta pemerintah melakukan sosialisasi secara intensif dan massif dengan menggunakan berbagai platform media serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena masih ada sekitar 30 persen masyarakat yang ragu dan menolak untuk menerima vaksinasi.
"Kami dari Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi dengan cermat proses pengadaan vaksin serta pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran sehingga bisa mencegah penularan virus Covid-19. Apalagi hal tersebut membutuhkan anggaran sampai ratusan triliun rupiah," ujar legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu.
Sekadar diketahui, pemerintah telah mendistribusikan Vaksin Sinovac melalui Biofarma ke 34 Proviinsi dengan cold chain 2-8 derajat celcius. Pemerintah juga sudah menyiapkan tenaga kesehatan sebagai vaksinator, alat kesehatan yang dibutuhkan serta rumah sakit dan puskesman sebagai tempat vaksinasi.
(maf)
tulis komentar anda