DPR Minta BPOM Segera Terbitkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac
Selasa, 05 Januari 2021 - 22:15 WIB
Anggota Komisi IX DPR, Yahya Zaini meminta BPOM mempercepat pemberian izin penggunaan darurat vaksin Sinovac jika semua persyaratan sudah dipenuhi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Yahya Zaini meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempercepat pemberian izin penggunaan darurat vaksin Sinovac jika semua persyaratan sudah dipenuhi. Apalagi uji klinik tahap 3 yang dilakukan Universitas Padjajaran (Unpad) kabarnya sudah rampung.
(Baca juga: Cegah Kerusakan, Distribusi Vaksin Covid-19 melalui Prosedur Ketat)
Hal tersebut dikatakan Yahya Zaini menyikapi pasca datangnya vaksin dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis serta penandatangan kontrak dengan 3 jenis vaksin lainnya, Novavax, Astrazeneca dan Pfizer, pelaksanaan vaksinasi untuk virus Corona (Covid-19) yang sudah ditunggu oleh masyarakat.
(Baca juga: Personel Polda Sulsel Akan Kawal Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah)
"Uji klinik tahap 3 vaksin Sinovac di Turki dan Brazil sudah selesai dengan tingkat efikasi 50-90 persen. Ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO sehingga aman untuk digunakan. Apalagi BPOM mempunyai otoritas menggunakan emergency use authorization," ujar Yahya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
(Baca juga: Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan Covid-19 dan Vaksin)
(Baca juga: Cegah Kerusakan, Distribusi Vaksin Covid-19 melalui Prosedur Ketat)
Hal tersebut dikatakan Yahya Zaini menyikapi pasca datangnya vaksin dari Sinovac sebanyak 3 juta dosis serta penandatangan kontrak dengan 3 jenis vaksin lainnya, Novavax, Astrazeneca dan Pfizer, pelaksanaan vaksinasi untuk virus Corona (Covid-19) yang sudah ditunggu oleh masyarakat.
(Baca juga: Personel Polda Sulsel Akan Kawal Distribusi Vaksin Covid-19 ke Daerah)
"Uji klinik tahap 3 vaksin Sinovac di Turki dan Brazil sudah selesai dengan tingkat efikasi 50-90 persen. Ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO sehingga aman untuk digunakan. Apalagi BPOM mempunyai otoritas menggunakan emergency use authorization," ujar Yahya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
(Baca juga: Sowan ke Muhammadiyah, Menkes Bahas Penanganan Covid-19 dan Vaksin)
Lihat Juga :