Penilaian PB PMII terhadap Kinerja Pemerintah Sepanjang 2020
Kamis, 31 Desember 2020 - 22:36 WIB
Dia mendorong agar KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi hingga ke akarnya. Seperti kasus korupsi bantuan sosial. Masyarakat harus tahu pengembangannya bagaimana.
"Begitu juga dengan korupsi ekspor benur lobster. Apakah semua perusahaan yang mendapatkan izin ekspor sudah diperiksa terkait dugaan korupsi?" ujarnya.
Ada lagi kasus korupsi suap yang menyeret salah seorang Komisioner KPU. Namun hingga kini publik belum mengetahui sperti apa pnyelesainnya. Bagaimna dengan Harun Masiku sebagai pemberi suap?
"Sederet kasus-kasus tersebut harus dituntaskan dan disampaikan endingnya ke publik," sarannya.
Selanjutnya, dia juga menyinggung tentang penembakan terhadap enam anggota FPI. Menurutnya, pemerintah harus transparan dalam penanganan kasus ini. Jangan terkesan ada yang ditutupi.
"Polri seharusnya sudah mengetahui siapa pelaku penambakan itu. Toh yang menembak itu kan anggotanya juga," cetusnya.
Selain itu, Zeni juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang membubarkan FPI. Kebijakan tersebut dinilai gegabah. Bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD 1945.
Seharusnya pemerintah bersikap adil dan mengayomi semua Organisasi Masyarakat (Ormas). Kalau ada oknum di dalam organisasi tersebut bermasalah dengan hukum, maka yang diberikan sanksi adalah oknum tersbut. Bukan malah sebaliknya membubarkan Ormas.
"Begitu juga dengan korupsi ekspor benur lobster. Apakah semua perusahaan yang mendapatkan izin ekspor sudah diperiksa terkait dugaan korupsi?" ujarnya.
Ada lagi kasus korupsi suap yang menyeret salah seorang Komisioner KPU. Namun hingga kini publik belum mengetahui sperti apa pnyelesainnya. Bagaimna dengan Harun Masiku sebagai pemberi suap?
"Sederet kasus-kasus tersebut harus dituntaskan dan disampaikan endingnya ke publik," sarannya.
Selanjutnya, dia juga menyinggung tentang penembakan terhadap enam anggota FPI. Menurutnya, pemerintah harus transparan dalam penanganan kasus ini. Jangan terkesan ada yang ditutupi.
"Polri seharusnya sudah mengetahui siapa pelaku penambakan itu. Toh yang menembak itu kan anggotanya juga," cetusnya.
Selain itu, Zeni juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang membubarkan FPI. Kebijakan tersebut dinilai gegabah. Bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD 1945.
Seharusnya pemerintah bersikap adil dan mengayomi semua Organisasi Masyarakat (Ormas). Kalau ada oknum di dalam organisasi tersebut bermasalah dengan hukum, maka yang diberikan sanksi adalah oknum tersbut. Bukan malah sebaliknya membubarkan Ormas.
(maf)
tulis komentar anda