Penilaian PB PMII terhadap Kinerja Pemerintah Sepanjang 2020
Kamis, 31 Desember 2020 - 22:36 WIB
loading...
Kinerja pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin dalam mendorong percepatan pembangunan dinilai lemah oleh berbagai kalangan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kinerja pemerintah Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin dalam mendorong percepatan pembangunan dinilai lemah oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).
(Baca juga: Saatnya Akselerasi Kinerja Pemerintahan)
Ketua Bidang Politik Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, Zeni Syargawi memaparkan sejumlah persoalan yang penanganannya amburadul. Antara lain tentang UU Omnibus Law, Kamis (31/12/2020).
(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian)
![Penilaian PB PMII terhadap Kinerja Pemerintah Sepanjang 2020]()
Diungkapkan, sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa akan melibatkan mahasiswa dan elemen lainnya dalam pembahasan aturan turunan dari Omnibus Law ini. Namun faktanya, mahasiswa tidak dilibatkan.
Dia juga mengkritik Menko Perekonomian. Sebagai triger, Menko Perekonomian seharusnya menjelaskan ke publik tentang Omnibus Law. Tapi justru sebaliknya, saat mahasiswa melakukan penolakan malah kecewa karena difitnah dan dituduh mendapat bayaran.
Dia menilai, apa yang disa.paikan oleh Menko Perekonomian tidak menunjukkan kelasnya sebagai pejabat tinggi negara. (Baca juga: Kinerja Pemerintahan Jokowi, PDIP Ajak Komponen Bangsa Berpandangan Positif)
Zeni juga menyinggung tentang penanganan kasus korupsi yang masih tumpang tindih. Penanganannya terkesan setengah hati. "Masih bnyak kasus-kasus korupsi yang tidak diusut tuntas," tandasnya.
Dia mendorong agar KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi hingga ke akarnya. Seperti kasus korupsi bantuan sosial. Masyarakat harus tahu pengembangannya bagaimana.
"Begitu juga dengan korupsi ekspor benur lobster. Apakah semua perusahaan yang mendapatkan izin ekspor sudah diperiksa terkait dugaan korupsi?" ujarnya.
Ada lagi kasus korupsi suap yang menyeret salah seorang Komisioner KPU. Namun hingga kini publik belum mengetahui sperti apa pnyelesainnya. Bagaimna dengan Harun Masiku sebagai pemberi suap?
"Sederet kasus-kasus tersebut harus dituntaskan dan disampaikan endingnya ke publik," sarannya.
Selanjutnya, dia juga menyinggung tentang penembakan terhadap enam anggota FPI. Menurutnya, pemerintah harus transparan dalam penanganan kasus ini. Jangan terkesan ada yang ditutupi.
"Polri seharusnya sudah mengetahui siapa pelaku penambakan itu. Toh yang menembak itu kan anggotanya juga," cetusnya.
Selain itu, Zeni juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang membubarkan FPI. Kebijakan tersebut dinilai gegabah. Bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD 1945.
Seharusnya pemerintah bersikap adil dan mengayomi semua Organisasi Masyarakat (Ormas). Kalau ada oknum di dalam organisasi tersebut bermasalah dengan hukum, maka yang diberikan sanksi adalah oknum tersbut. Bukan malah sebaliknya membubarkan Ormas.
(Baca juga: Saatnya Akselerasi Kinerja Pemerintahan)
Ketua Bidang Politik Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, Zeni Syargawi memaparkan sejumlah persoalan yang penanganannya amburadul. Antara lain tentang UU Omnibus Law, Kamis (31/12/2020).
(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Pemerintah di Sektor Pertanian)
Diungkapkan, sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa akan melibatkan mahasiswa dan elemen lainnya dalam pembahasan aturan turunan dari Omnibus Law ini. Namun faktanya, mahasiswa tidak dilibatkan.
Dia juga mengkritik Menko Perekonomian. Sebagai triger, Menko Perekonomian seharusnya menjelaskan ke publik tentang Omnibus Law. Tapi justru sebaliknya, saat mahasiswa melakukan penolakan malah kecewa karena difitnah dan dituduh mendapat bayaran.
Dia menilai, apa yang disa.paikan oleh Menko Perekonomian tidak menunjukkan kelasnya sebagai pejabat tinggi negara. (Baca juga: Kinerja Pemerintahan Jokowi, PDIP Ajak Komponen Bangsa Berpandangan Positif)
Zeni juga menyinggung tentang penanganan kasus korupsi yang masih tumpang tindih. Penanganannya terkesan setengah hati. "Masih bnyak kasus-kasus korupsi yang tidak diusut tuntas," tandasnya.
Dia mendorong agar KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi hingga ke akarnya. Seperti kasus korupsi bantuan sosial. Masyarakat harus tahu pengembangannya bagaimana.
"Begitu juga dengan korupsi ekspor benur lobster. Apakah semua perusahaan yang mendapatkan izin ekspor sudah diperiksa terkait dugaan korupsi?" ujarnya.
Ada lagi kasus korupsi suap yang menyeret salah seorang Komisioner KPU. Namun hingga kini publik belum mengetahui sperti apa pnyelesainnya. Bagaimna dengan Harun Masiku sebagai pemberi suap?
"Sederet kasus-kasus tersebut harus dituntaskan dan disampaikan endingnya ke publik," sarannya.
Selanjutnya, dia juga menyinggung tentang penembakan terhadap enam anggota FPI. Menurutnya, pemerintah harus transparan dalam penanganan kasus ini. Jangan terkesan ada yang ditutupi.
"Polri seharusnya sudah mengetahui siapa pelaku penambakan itu. Toh yang menembak itu kan anggotanya juga," cetusnya.
Selain itu, Zeni juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang membubarkan FPI. Kebijakan tersebut dinilai gegabah. Bertentangan dengan semangat reformasi dan UUD 1945.
Seharusnya pemerintah bersikap adil dan mengayomi semua Organisasi Masyarakat (Ormas). Kalau ada oknum di dalam organisasi tersebut bermasalah dengan hukum, maka yang diberikan sanksi adalah oknum tersbut. Bukan malah sebaliknya membubarkan Ormas.
(maf)
