Perppu 1/2020 Jadi UU, Damai Hari Lubis Cabut Gugatan Uji Materi di MK
Kamis, 14 Mei 2020 - 15:42 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Damai Hari Lubis, satu dari tiga pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 , mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) . Pencabutan itu disampaikan oleh Hakim Konstitusi Aswanto dalam sidang lanjutan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
"Yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya, H. Damai Hari Lubis SH MH, dan seterusnya, dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang sudah didaftarkan di MK nomor 25/PUU-XVIII/2020," kata Aswanto membacakan surat pencabutan gugatan itu di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/5/2020).
Terkait pencabutan itu, Damai membenarkannya. Ia mengatakan penarikan gugatan uji materi itu dikarenakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan DPR menjadi undang-undang (UU). Menurut dia, Perppu tersebut sudah tidak ada artinya lagi secara hukum.
"Sudah ditetapkan jadi undang-undang, jadi Perppu 01/2020 sudah tidak ada lagi secara hukum," tutur Damai saat dihubungi SINDOnews, Kamis (14/5/2020).
Ia menilai, meski saat ini Perppu yang sudah jadi UU belum diberi nomor dan dicatat dalam lembaran negara, gugatannya akan menjadi tidak relevan jika tetap dilanjutkan.
"Bila dilanjutkan pun akan vonis N.O. atau nietnonvankelijk verklaard atau ditolak oleh karena perppu sudah disahkan (sebagai undang-undang) sehingga objek materi menjadi irrelevan," ujar dia.
Damai mengaku akan tetap mengajukan lagi gugatan uji materi atau judicial review atas beleid yang dikenal UU Covid-19 tersebut. "Saya melalui kuasa hukum Arvid Saktyo akan langsung registrasi JR (judicial review) ke MK saat kami dengar dan tahu tepat hari Perppu dinyatakan sah sejak diundang-undangkan. Jadi, harus terbit dulu dan tercatat oleh lembaran negara atau staatblad di Sekretariat Negara (Sekneg)," terangnya. ( ).
Sebagai informasi, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Perppu itu kemudian digugat oleh tiga pemohon ke MK. Mereka adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis. Namun, beleid itu justru resmi disahkan sebagai UU dalam rapat paripurna di DPR, Selasa (12/5/2020).
Lihat Juga: Kades di Kebumen Uji Materi UU Pilkada di MK, Minta Masa Cuti Calon Petahana Diperpanjang
"Yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya, H. Damai Hari Lubis SH MH, dan seterusnya, dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang sudah didaftarkan di MK nomor 25/PUU-XVIII/2020," kata Aswanto membacakan surat pencabutan gugatan itu di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/5/2020).
Terkait pencabutan itu, Damai membenarkannya. Ia mengatakan penarikan gugatan uji materi itu dikarenakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan DPR menjadi undang-undang (UU). Menurut dia, Perppu tersebut sudah tidak ada artinya lagi secara hukum.
"Sudah ditetapkan jadi undang-undang, jadi Perppu 01/2020 sudah tidak ada lagi secara hukum," tutur Damai saat dihubungi SINDOnews, Kamis (14/5/2020).
Ia menilai, meski saat ini Perppu yang sudah jadi UU belum diberi nomor dan dicatat dalam lembaran negara, gugatannya akan menjadi tidak relevan jika tetap dilanjutkan.
"Bila dilanjutkan pun akan vonis N.O. atau nietnonvankelijk verklaard atau ditolak oleh karena perppu sudah disahkan (sebagai undang-undang) sehingga objek materi menjadi irrelevan," ujar dia.
Damai mengaku akan tetap mengajukan lagi gugatan uji materi atau judicial review atas beleid yang dikenal UU Covid-19 tersebut. "Saya melalui kuasa hukum Arvid Saktyo akan langsung registrasi JR (judicial review) ke MK saat kami dengar dan tahu tepat hari Perppu dinyatakan sah sejak diundang-undangkan. Jadi, harus terbit dulu dan tercatat oleh lembaran negara atau staatblad di Sekretariat Negara (Sekneg)," terangnya. ( ).
Sebagai informasi, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
Perppu itu kemudian digugat oleh tiga pemohon ke MK. Mereka adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis. Namun, beleid itu justru resmi disahkan sebagai UU dalam rapat paripurna di DPR, Selasa (12/5/2020).
Lihat Juga: Kades di Kebumen Uji Materi UU Pilkada di MK, Minta Masa Cuti Calon Petahana Diperpanjang
(zik)
tulis komentar anda