Catatan HAM 2020, PKS: Ada Represi Digital untuk Membungkam Suara Kritis
Senin, 28 Desember 2020 - 10:55 WIB
Dia menjabarkan sejumlah fenomena yang diduga sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, seperti penangkapan aktivis saat unjuk rasa dan kekerasan masyarakat sipil di Papua. Kemudian, kasus Semanggi I dan II yang belakangan dinyatakan bukan pelanggaran HAM berat. Belakangan, masyarakat menuntut keterbukaan dan penyelesaian penembakan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
“Hal ini ini jika terus dipendam dan tidak segera dituntaskan, akan menjadi bom waktu yang justru membahayakan keutuhan kita ke depan. Masyarakat pun semakin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Seperti tertera dalam rilis survei Indikator Politik Oktober lalu,” katanya.
Dari hasil survei tersebut, 47,7% responden yang setuju dan 21,9% yang sangat setuju makin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Jika ditotal, ada 79,6% publik yang merasakan itu. “Memasuki 2021, semoga pemerintah memikirkan cara-cara yang persuasif dalam memperlakukan lawan politik dan menuntaskan kasus HAM. Semoga komitmen dalam penanganan HAM dan Demokrasi terlihat di tahun 2021,” katanya.
“Hal ini ini jika terus dipendam dan tidak segera dituntaskan, akan menjadi bom waktu yang justru membahayakan keutuhan kita ke depan. Masyarakat pun semakin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Seperti tertera dalam rilis survei Indikator Politik Oktober lalu,” katanya.
Dari hasil survei tersebut, 47,7% responden yang setuju dan 21,9% yang sangat setuju makin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Jika ditotal, ada 79,6% publik yang merasakan itu. “Memasuki 2021, semoga pemerintah memikirkan cara-cara yang persuasif dalam memperlakukan lawan politik dan menuntaskan kasus HAM. Semoga komitmen dalam penanganan HAM dan Demokrasi terlihat di tahun 2021,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :