Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah Tak Tepat, Persis: Menag Jangan Buat Gaduh
Jum'at, 25 Desember 2020 - 14:52 WIB
Ketua Pengurus Wilayah Persis Jabar Iman Setiawan Latief mengatakan, rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakuan afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dinilai kurang tepat. Foto/SINDOnews
BANDUNG - Ketua Pengurus Wilayah Persis Jabar Iman Setiawan Latief mengatakan, rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakuan afirmasi terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah dinilai kurang tepat. Menag diminta mengutamakan persoalan lain yang perlu penanganan segera.
(Baca juga : Jokowi Bisa Jadi King Maker di Pilpres 2024 )
"Mestinya Menteri Agama yang baru jangan tergesa-gesa, apalagi terkesan ingin mencari panggung. Seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyatakan pendapat. Pelajari terlebih dahulu masalah penting yang kita hadapi, materi, substansi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Iman, Jumat (25/12/2020). (Baca juga: Menag Akan Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Muhammadiyah: Sebaiknya Dikaji Dulu)
Menurut dia, langkah Menag tidak tepat, apalagi kedua golongan itu sangat bertentangan dengan mayoritas muslim di Indonesia, bahkan dianggap sesat. Sehingga hal ini akan berbahaya kalau mereka diakui keberadaannya secara legal oleh negara. Menurut dia, tidak semua hal harus dilegalkan. Terlebih, bila ditelisik, beberapa ajaran Ahmadiyah dan Syiah bertentangan dengan ajaran Islam yang asli, dan merupakan hal yang mendasar dan hakiki di dalam ajaran Islam. Bahkan beberapa kalangan menganggap mereka sudah keluar dari Islam. Sehingga pertentangan ini akan membuat gaduh dan tidak kondusifnya negara. "Ada hal yang seharusnya lebih urgen dilakukan Menag sekarang. Misalnya harus melakukan upaya keras merubah stigma korup di Kementerian Agama, dengan manajemen dan reformasi birokrasi yang ketat dan baik," katanya. (Baca juga: Jadi Trending Topic, Begini Sejarah Ahmadiyah di Indonesia)
(Baca juga : Polisi Muslim India Gendong Wanita Hindu 6 Km untuk Selamatkan Nyawanya )
Selain itu juga, lanjut dia, perlu memangkas rantai birokrasi yang menghambat pengurusan masalah maslah keagamaan, sampai ke daerah. Mengingat muslim Indonesia saat ini sedang dalam ujian dan potensi konflik yg besar, apalagi bila hukum sudah dicampur dengan politik. Dia berharap, semua pihak bisa meredam agar tidak terjadi perpecahan bangsa, yang merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini posisi Menteri Agama sangat strategis untuk mengatasi hal itu dengan bersikap adil dan mengedepankan pendekatan humanis. "Kami berharap dan berdoa agar Pak Menteri bisa bekerja dengan baik. Jangan memberikan pernyataan yang sensitif serta bisa membuat kegaduhan di masyarakat," imbuh dia.
(Baca juga : 4 Pertanyaan di Padang Mahsyar, Mari Siapkan Bekal )
(Baca juga : Jokowi Bisa Jadi King Maker di Pilpres 2024 )
"Mestinya Menteri Agama yang baru jangan tergesa-gesa, apalagi terkesan ingin mencari panggung. Seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyatakan pendapat. Pelajari terlebih dahulu masalah penting yang kita hadapi, materi, substansi dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Iman, Jumat (25/12/2020). (Baca juga: Menag Akan Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Muhammadiyah: Sebaiknya Dikaji Dulu)
Menurut dia, langkah Menag tidak tepat, apalagi kedua golongan itu sangat bertentangan dengan mayoritas muslim di Indonesia, bahkan dianggap sesat. Sehingga hal ini akan berbahaya kalau mereka diakui keberadaannya secara legal oleh negara. Menurut dia, tidak semua hal harus dilegalkan. Terlebih, bila ditelisik, beberapa ajaran Ahmadiyah dan Syiah bertentangan dengan ajaran Islam yang asli, dan merupakan hal yang mendasar dan hakiki di dalam ajaran Islam. Bahkan beberapa kalangan menganggap mereka sudah keluar dari Islam. Sehingga pertentangan ini akan membuat gaduh dan tidak kondusifnya negara. "Ada hal yang seharusnya lebih urgen dilakukan Menag sekarang. Misalnya harus melakukan upaya keras merubah stigma korup di Kementerian Agama, dengan manajemen dan reformasi birokrasi yang ketat dan baik," katanya. (Baca juga: Jadi Trending Topic, Begini Sejarah Ahmadiyah di Indonesia)
(Baca juga : Polisi Muslim India Gendong Wanita Hindu 6 Km untuk Selamatkan Nyawanya )
Selain itu juga, lanjut dia, perlu memangkas rantai birokrasi yang menghambat pengurusan masalah maslah keagamaan, sampai ke daerah. Mengingat muslim Indonesia saat ini sedang dalam ujian dan potensi konflik yg besar, apalagi bila hukum sudah dicampur dengan politik. Dia berharap, semua pihak bisa meredam agar tidak terjadi perpecahan bangsa, yang merupakan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini posisi Menteri Agama sangat strategis untuk mengatasi hal itu dengan bersikap adil dan mengedepankan pendekatan humanis. "Kami berharap dan berdoa agar Pak Menteri bisa bekerja dengan baik. Jangan memberikan pernyataan yang sensitif serta bisa membuat kegaduhan di masyarakat," imbuh dia.
(Baca juga : 4 Pertanyaan di Padang Mahsyar, Mari Siapkan Bekal )
(cip)
tulis komentar anda