Bakal Bentuk Pekerja Elektoral PPP, Suharso: Mereka Dilarang Jadi Caleg
Minggu, 20 Desember 2020 - 18:03 WIB
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan akan membentuk pekerja elektoral untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Foto/SIINDOnews
JAKARTA - Pada penutupan Muktamar ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan akan membentuk pekerja elektoral. Hal ini untuk mempersiapkan PPP menghadapi pemilu 2024 mendatang.
“Kerja elektoral itu adalah kerja yang sifatnya terencana, well plan detail, langkah-langkahnya seperti apa. Mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggung jawab kerja elektoral tidak boleh menjadi calon anggota legislatif (caleg). Tidak boleh jadi caleg,” katanya, Minggu (20/12/2020). (Baca juga: Suharso Manoarfa Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PPP)
Suharso mengatakan selama ini seringkali orang yang masuk DPP untuk mencari paspor menjadi caleg DPR. Maka dari itu ke depan dia ingin agar pekerja elektoral fokus pada pemenangan partai. “Kalau kita 60 dapil saya minta ada 1 jenderal di setiap 3 dapil, kita akan punya 20 jenderal. Maka 20 orang yang di DPP ini tidak boleh menjadi caleg DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kerjanya satu. Kerja elektoral. Setuju?,” tegasnya. (Baca juga: Tutup Muktamar ke IX, Wapres Minta PPP Jadi Pelopor Moderasi Beragama)
Dia juga mengungkapkan seringkali jelang pemilu seringkali tidak ada orang di Kantor DPP karena fokus pada pemilihan. Menurutnya hal ini tidak boleh lagi terjadi lagi di pemilu 2024. “Sudah menjadi kebiasaan tradisi di DPP PPP, begitu menjelang pemilu, tak ada orang di kantor. Kita sudah tak biasa lagi dengan cara itu. Jd nanti para pekerja elektoral ini akan di cross dengan long list yang akan mulai kita susun mulai tahun depan. Para local champion itu akan kita uji melalui pelatihan dan seterusnya sampai menguasai metodologi itu, kemudian sampai ke 2023. Jadi kita akan cross di sana. Jadi para local champion itu penting sekali sudah bisa kita hadirkan sejak awal. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,” pungkasnya.
“Kerja elektoral itu adalah kerja yang sifatnya terencana, well plan detail, langkah-langkahnya seperti apa. Mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggung jawab kerja elektoral tidak boleh menjadi calon anggota legislatif (caleg). Tidak boleh jadi caleg,” katanya, Minggu (20/12/2020). (Baca juga: Suharso Manoarfa Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PPP)
Suharso mengatakan selama ini seringkali orang yang masuk DPP untuk mencari paspor menjadi caleg DPR. Maka dari itu ke depan dia ingin agar pekerja elektoral fokus pada pemenangan partai. “Kalau kita 60 dapil saya minta ada 1 jenderal di setiap 3 dapil, kita akan punya 20 jenderal. Maka 20 orang yang di DPP ini tidak boleh menjadi caleg DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Kerjanya satu. Kerja elektoral. Setuju?,” tegasnya. (Baca juga: Tutup Muktamar ke IX, Wapres Minta PPP Jadi Pelopor Moderasi Beragama)
Dia juga mengungkapkan seringkali jelang pemilu seringkali tidak ada orang di Kantor DPP karena fokus pada pemilihan. Menurutnya hal ini tidak boleh lagi terjadi lagi di pemilu 2024. “Sudah menjadi kebiasaan tradisi di DPP PPP, begitu menjelang pemilu, tak ada orang di kantor. Kita sudah tak biasa lagi dengan cara itu. Jd nanti para pekerja elektoral ini akan di cross dengan long list yang akan mulai kita susun mulai tahun depan. Para local champion itu akan kita uji melalui pelatihan dan seterusnya sampai menguasai metodologi itu, kemudian sampai ke 2023. Jadi kita akan cross di sana. Jadi para local champion itu penting sekali sudah bisa kita hadirkan sejak awal. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,” pungkasnya.
(cip)
tulis komentar anda