Tutup Muktamar ke IX, Wapres Minta PPP Jadi Pelopor Moderasi Beragama

JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menutup Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara virtual, Minggu (20/12/2020). Dalam kesempatan itu, dia berpesan agar partai berlogo Kakbah tersebut tetap menjadi pelopor toleransi antarumat beragama serta moderasi beragama.

“Semoga PPP selalu menjadi pelopor dalam menegakkan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama, serta pada moderasi beragama yang ditunjukkan sebagai perwujudan dari Islam yang wasathiyyah,” ucap Ma’ruf. (Baca juga: Sulsel Solid Dukung Suharso jadi Ketum PPP dalam Muktamar IX di Makassa)

Ma’ruf menuturkan, hingga saat ini partai politik menjadi harapan dan representasi rakyat untuk turut serta menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai aspek pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan amanat Konstitusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sistem dan mekanisme demokrasi di Indonesia, figure yang mengisi berbagai posisi penting dalam pemerintahan merupakan kader dan representasi partai politik. “Oleh karena itu kaderisasi dalam partai politik sangat penting dan menentukan kualitas SDM yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya bersama segenap elemen bangsa dalam mencapai Indonesi Maju,” jelas Ma’ruf. (Baca juga: Suharso Manoarfa Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PPP)



Partai politik, lanjut dia, diharapkan menjadi media penyerap aspirasi sekaligus komunikator dua arah yang efektif bagi pemerintah maupun rakyat. Kualitas dan efektifitas komunikasi tersebut akan sangat menentukan kualitas sekaligus akseptabilitas legislasi serta kebijakan pemerintah yang sejalan dengan aspirasi masyarakat.

“Kita berharap agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan maslahat yang sifatnya pribadi. Tetapi partai hendaknya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa,” tukasnya.

Peran penting lainnya dari partai politik, khususnya dalam konteks demokras, adalah menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, perbedaan dan keberagaman adalah sumber kekuatan. Oleh karena itu, partai politik diharapkan senantiasa proaktif dalam mengedepankan musyawarah dan dialog untuk membangun konsensus. Dirinya pun yakin apabila peran ini dilakukan oleh semua partai politik maka banyak persoalan yang dapat diselesaikan dengan solusi yang terbaik.

”Musyawarah dan dialog harus kita jadikan mekanisme yang baku untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau persoalan bangsa lainnya. Saya yakin mekanisme ini adalah salah satu esensi dari demokrasi Pancasila. Sebagai partai yang berbasis islam, PPP hendaknya selalu menjaga dan merawat apa yang telah menjadi konsensus nasional berupa Pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang dalam pemahaman islam sebagai almitsaaq al-wathani. Konsensus ini merupakan kesepakatan para pendiri bangsa yang harus terus kita jaga selamanya sebagai bagian tidak terpisahkan dari eksistensi NKRI,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, PPP menghelat Muktamar IX yang mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum periode 2020-2025 secara aklamasi. Saat ini Suharso menjabat sebagai Kepala Bappenas di Kabinet Indonesia Maju.