Pernyataan Ridwan Kamil kepada Mahfud MD Bikin Terang Debat Keadilan
Jum'at, 18 Desember 2020 - 10:25 WIB
JAKARTA - Pernyataan Ridwan Kamil atas kasus kerumunan massa para pendukung Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dinilai membuat terang debat soal keadilan di tengah masyarakat.
Seperti diketahui Emil, begitu gubernur Jawa Barat itu biasa disapa, meminta Menkopolhukam Mahfud MD turut bertanggung jawab atas berlarut-larutnya kasus kerumunan massa Habib Rizieq.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai, terdapat sisi komunikasi politik yang hendak ditunjukkan Ridwan Kamil kepada publik. Ia melihat, sisi komunikasi dimaksud adalah tentang perdebatan keadilan dan tanggung jawab.
"Ya kalau rakyat saja harus bertanggungjawab dengan apa yang diomongkan, apalagi pejabat publik harus lebih bertanggung jawab atas pernyataannya, karena dampaknya masif," ujar Bakir saat dihubungi SINDOnews, Jumat (18/12/2020).
(Baca: Sertijab Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar Digelar Tertutup)
Bakir sendiri mengaku setuju bahwa kasus kerumunan massa pendukung Habb Rizieq sangat layak diusut tuntas. Sebab, selain menciderai rasa keadilan di masyarakat karena kebijakan pembatasan aktivitas sosial kasus ini juga telah membawa "korban" yaitu dua kepala daerah dan dua kapolda.
Untuk itu, semua pihak yang berwenang juga harus dimintai keterangannya, tak terkecuali Mahfud MD. Apalagi, dari kisruh kerumunan massa itu berujung pada tewasnya 6 orang laskar FPI . "(Tanggung jawab itu) agar semua clear dan disitulah keadilan bisa ditegakkan," kata Dosen Sosiologi Politik ini.
Seperti diketahui Emil, begitu gubernur Jawa Barat itu biasa disapa, meminta Menkopolhukam Mahfud MD turut bertanggung jawab atas berlarut-larutnya kasus kerumunan massa Habib Rizieq.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai, terdapat sisi komunikasi politik yang hendak ditunjukkan Ridwan Kamil kepada publik. Ia melihat, sisi komunikasi dimaksud adalah tentang perdebatan keadilan dan tanggung jawab.
"Ya kalau rakyat saja harus bertanggungjawab dengan apa yang diomongkan, apalagi pejabat publik harus lebih bertanggung jawab atas pernyataannya, karena dampaknya masif," ujar Bakir saat dihubungi SINDOnews, Jumat (18/12/2020).
(Baca: Sertijab Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar Digelar Tertutup)
Bakir sendiri mengaku setuju bahwa kasus kerumunan massa pendukung Habb Rizieq sangat layak diusut tuntas. Sebab, selain menciderai rasa keadilan di masyarakat karena kebijakan pembatasan aktivitas sosial kasus ini juga telah membawa "korban" yaitu dua kepala daerah dan dua kapolda.
Untuk itu, semua pihak yang berwenang juga harus dimintai keterangannya, tak terkecuali Mahfud MD. Apalagi, dari kisruh kerumunan massa itu berujung pada tewasnya 6 orang laskar FPI . "(Tanggung jawab itu) agar semua clear dan disitulah keadilan bisa ditegakkan," kata Dosen Sosiologi Politik ini.
(muh)
tulis komentar anda