Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi Diminta Cari Menteri yang Mau Bekerja

JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet kembali mencuat menyusul terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua menteri dalam waktu yang berdekatan. Terkait hal itu, Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi terkait siapa yang tepat mengisi dua kementerian yang ditinggalkan oleh Menteri KKP Edy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara yang kini berstatus tersangka.

“Reshuffle kabinet kita serahkan kepada Presiden, namun sebagai seorang relawan Pak Jokowi, kami mengusulkan agar kabinet yang dievaluasi, diganti maupun yang direposisi, diisi oleh orang-orang yang mau bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara serta tidak mempunyai kepentingan apapun termasuk kepentingan Pilpres 2024,” kata Koordinator Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) C Suhadi di Jakarta, Selasa (15/12/2020). (Baca juga: Risma-Sandi Masuk Kabinet, Menteri yang Disentil Jokowi Bisa Terpental)

Dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, menurutnya, ada sejumlah pos Kementerian yang diisi oleh orang yang kurang tepat, itu yang perlu dievaluasi. Dia yakin Presiden sudah tahu mana yang tidak tepat dan mana yang harus digeser ataupun diganti. “Menteri-menteri yang duduk di kabinet, harus memiliki integritas atau komitmen, apabila menduduki jabatan Menteri, tidak lagi berfikir kepentingan 2024, tapi bagaimana berfikir kerja, kerja dan kerja seperti yang diteladankan oleh Pak Jokowi,” pinta Suhadi. (Baca juga: Warganet Sentil Jokowi: Udah 2 Menteri Lho, Pak. Yakin Nggak Mau Reshuffle?)



Dia juga menyoroti tentang jabatan Kapolri yang akan datang, adalah Kapolri yang mau bekerja untuk kepentingan penegakan hukum untuk masyarakat, karena selama ini penegakan hukum dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Kapolri yang baru, juga yang tidak kalah penting bagaimana mengatasi bahaya dari kelompok kelompok intoleran, terorisme, dan lain-lain.

“Sehingga Kapolri yang akan datang adalah sosok yang berani serta mengayomi kepentingan masyarakat tanpa membedakan Suku dan Agama, kaya dan miskin. Sebab pemerintahan Pak Jokowi harus meninggalkan legacy yang baik buat bangsa dan negara. Demikian juga Panglima TNI yang akan datang harus Perwirwa yang berkomitmen menjaga NKRI, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ikka,” tuturnya.

Suhadi juga meminta agar NKRI harus menjadi perjuangan pemerintah. Sehingga, kata dia, kelompok-kelompok yang mau merongrong NKRI harus dilenyapkan dari muka bumi. “Kami mengusulkan ke depan agar di antara Kabinet kerja harus menjadi satu kekuatan yang satu dan lainya pada perspektif yang sama, karena bangsa dan negara di atas segalanya,” ujarnya.

Terkait vaksin Covid-19, kata dia, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi pandemi, maka pemerintah harus satu suara dalam menyuarakan vaksin. Jangan ada sikap yang saling berbeda antara pejabat yang satu dengan yang lainnya agar tidak menjadi bingung buat masyarakat. “Lebih dari itu, harus tahu persis apakah vaksin yang sudah ada itu bayar atau tidak bayar alias Gratis, ini harus terbuka agar masyarakat tidak bingung,” pungkasnya.