Survei SMRC Sebut 92% Warga Siap Mencoblos di Pilkada 2020
Senin, 07 Desember 2020 - 15:20 WIB
"Dukungan paling tinggi berasal dari warga yang berusia di atas 40 tahun sebesar 69 persen dan paling rendah pada warga usia 21 tahun ke bawah 56 persen," ucapnya.
Deni juga menganjurkan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan harus lebih kencang dari berbagai stakeholder pilkada terutama KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah.
Survei dilakukan secara nasional terhadap 1.201 responden dengan metode wawancara telepon. Sasaran responden warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Survei menggunakan metode random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Menanggapi hasil survei SMRC, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya berharap kerja sama dari berbagai pihak untuk menegakkan aturan protokol kesehatan saat hari pencoblosan. Diharap juga agar gerakan memakai masker dan hand sanitizer kembali diperkuat.
"Kita mengatur agar jam kedatangan tak bersamaan. Adanya fasilitas cuci tangan, sarung tangan ketika mencoblos sehingga terlindungi ketika pegang surat suara hingga menyentuh meja kursi. Ini perlu dikabarkan sehingga bila semua pihak mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.
"Bagi kami, tak ada yang perlu dikhawatirkan terkait penyebaran Covid-19 pada saat kegiatan pencoblosan jika protokol kesehatan dipatuhi," tegasnya.
Arief mengaku, pantauan lapangan menunjukkan awareness masyarakat soal pencoblosan pilkada 9 Desember memang meningkat. Apalagi kegiatan KPU seperti distribusi logistik, juga bisa disaksikan oleh masyarakat. Hal seperti ini membuat pengetahuan masyarakat akan pilkada juga meningkat.
Pihaknya juga optimistis soal tingkat partisipasi masyarakat, jika melihat tren sebelumnya. Hasil survei SMRC, rata-rata tingkat partisipasi 74%. Namun catatan KPU sejak pemilu 1999, sejak 2014, ada kenaikan partisipasi pemilu nasional. Bahkan pada Pilpres 2019 lonjakannya cukup tinggi yakni hingga 81,9 persen.
"Apakah tren kenaikan pemilu nasional ini akan terjadi juga di pemilu kepala daerah yang nuansanya berbeda? Kalau dilihat 2015, angka rata-rata partisipasi 63%. Yang serentak itu kan pilkada tahun 2015, 2017, 2018. Kami mencatat trennya juga naik. Pilkada terakhir angka rata-ratanya 72%. Memang belum mencapai target nasional, namun trennya meningkat," urai Arief.
Deni juga menganjurkan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan harus lebih kencang dari berbagai stakeholder pilkada terutama KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah.
Survei dilakukan secara nasional terhadap 1.201 responden dengan metode wawancara telepon. Sasaran responden warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Survei menggunakan metode random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.
Menanggapi hasil survei SMRC, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya berharap kerja sama dari berbagai pihak untuk menegakkan aturan protokol kesehatan saat hari pencoblosan. Diharap juga agar gerakan memakai masker dan hand sanitizer kembali diperkuat.
"Kita mengatur agar jam kedatangan tak bersamaan. Adanya fasilitas cuci tangan, sarung tangan ketika mencoblos sehingga terlindungi ketika pegang surat suara hingga menyentuh meja kursi. Ini perlu dikabarkan sehingga bila semua pihak mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.
"Bagi kami, tak ada yang perlu dikhawatirkan terkait penyebaran Covid-19 pada saat kegiatan pencoblosan jika protokol kesehatan dipatuhi," tegasnya.
Arief mengaku, pantauan lapangan menunjukkan awareness masyarakat soal pencoblosan pilkada 9 Desember memang meningkat. Apalagi kegiatan KPU seperti distribusi logistik, juga bisa disaksikan oleh masyarakat. Hal seperti ini membuat pengetahuan masyarakat akan pilkada juga meningkat.
Pihaknya juga optimistis soal tingkat partisipasi masyarakat, jika melihat tren sebelumnya. Hasil survei SMRC, rata-rata tingkat partisipasi 74%. Namun catatan KPU sejak pemilu 1999, sejak 2014, ada kenaikan partisipasi pemilu nasional. Bahkan pada Pilpres 2019 lonjakannya cukup tinggi yakni hingga 81,9 persen.
"Apakah tren kenaikan pemilu nasional ini akan terjadi juga di pemilu kepala daerah yang nuansanya berbeda? Kalau dilihat 2015, angka rata-rata partisipasi 63%. Yang serentak itu kan pilkada tahun 2015, 2017, 2018. Kami mencatat trennya juga naik. Pilkada terakhir angka rata-ratanya 72%. Memang belum mencapai target nasional, namun trennya meningkat," urai Arief.
(maf)
tulis komentar anda