Hoaks Pilkada Bisa Bersifat Lokal dan Menyebar lewat Mulut

Kabar baiknya, sambung Anita, kesadaran masyarakat sangat tinggi akan hoaks ini, sehingga semua orang ingin terlibat dalam permasalahan ini. Tapi, ada juga beberapa kabar buruknya. Pertama, semua hoaks masa pilkada akan sangat berbasis lokal, konteksnya lokal, dialegnya dan bahasanya lokal, sehingga kebutuhan memeriksa faktanya jauh lebih besar kalau dibawa ke nasional. Misalnya, belum tentu Mafindo bisa mengecek fakta di Makassar karena terlalu lokal.

Kedua, serangan hoaks bukan hanya serangan antarkandidat, tapi menyerang penyelenggara dan pelaksanaan pemilu. Mafindo pada pilpres lalu melihat bahwa jumlah hoaks yang menyerang tinggi. Dan pada pilkada, kemungkinan penyelenggara pemilu akan diserang soal ini. Ketiga, selalu ada potensi distribusi hoaks dari mulut ke mulut.

“Kita tidak bisa melihat percakapan di dunia offline, yang mereka baca di dunia digital tapi dipercaya di dunia offline. Hoaks yang tidak populer bukan berarti tidak berbahaya,” tegasnya. (Baca juga: Ketua DPRD DKI: Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Hoaks)

Karena itu, Anita menyarankan sejumlah hal kepada penyelenggara pemilu. Yakni, selalu lakukan digital listening, mencari informasi dan Mafindo yang akan lakukan pengecekan. Kemudian, lakukan social listening seperti di pasar, di terminal dan tempat umum lainnya. Karena, ini yang akan mendorong perubahan perilaku masyarakat, dan bukan selalu di sosial media (sosmed), tapi percayakan sehari-hari.

Selanjutnya, kata Anita, tree buckling, menelaah apa saja yang akan dijadikan bahan hoaks. Kolaborasi juga penting dilakukan, karena yang banyak dikeluhkan penyelenggara pilkada di daerah adalah keterbatasan SDM dan ini zamannya kolaborasi.