Hoaks Pilkada Bisa Bersifat Lokal dan Menyebar lewat Mulut
Senin, 07 Desember 2020 - 04:34 WIB
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Hoaks atau berita bohong pada Pilkada 2020 memang tidak semasif Pemilu Legislatif (Pileg) atau Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Namun, hoaks di Pilkada sangat berbasis lokal dan penyebarannya bukan hanya media digital, tapi mulut ke mulut.
“Pilkada 2020, para penyelenggara pemillu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sudah sadar betul, hoaks jadi salah satu parameter pengukur indeks kerawanan pemilu, Bawaslu sadar bahwa ini jadi ancaman,” kata Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Anita Wahid, saat peluncuran MoU KPU dan AMSI tentang Cek Fakta Pilkada sekaligus webinar yang bertajuk “Kick Off Cek Fakta Pilkada: Kolaborasi Media dan Multistakeholder Menekan Peredaran Mis-Disinformasi Masa Pilkada 2020”, Minggu (6/12/2020).
Anita menjelaskan, melihat konsolidasinya, pilkada memang tidak sama dengan pilpres, konsolidasi pilpres tentu terpusat. Dan perlu diketahui bahwa penyebaran hoaks itu butuh biaya, ada orang-orang yang diperlukan untuk menciptakan informasi tertentu, menyebarkan hoaks, profiling orang tertentu untuk jadi sasaran hoaks, dan itu semua butuh biaya.
“Dampaknya mungkin tingkat hoaksya tidak semengerikan pilpres atau provinsi yg potensi penentu di pilpres 2024,” imbuhnya. (Baca juga: Ancaman Tidak Hanya Covid-19, Sri Mulyani: Tapi Juga Informasi Sesat)
“Pilkada 2020, para penyelenggara pemillu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sudah sadar betul, hoaks jadi salah satu parameter pengukur indeks kerawanan pemilu, Bawaslu sadar bahwa ini jadi ancaman,” kata Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Anita Wahid, saat peluncuran MoU KPU dan AMSI tentang Cek Fakta Pilkada sekaligus webinar yang bertajuk “Kick Off Cek Fakta Pilkada: Kolaborasi Media dan Multistakeholder Menekan Peredaran Mis-Disinformasi Masa Pilkada 2020”, Minggu (6/12/2020).
Anita menjelaskan, melihat konsolidasinya, pilkada memang tidak sama dengan pilpres, konsolidasi pilpres tentu terpusat. Dan perlu diketahui bahwa penyebaran hoaks itu butuh biaya, ada orang-orang yang diperlukan untuk menciptakan informasi tertentu, menyebarkan hoaks, profiling orang tertentu untuk jadi sasaran hoaks, dan itu semua butuh biaya.
“Dampaknya mungkin tingkat hoaksya tidak semengerikan pilpres atau provinsi yg potensi penentu di pilpres 2024,” imbuhnya. (Baca juga: Ancaman Tidak Hanya Covid-19, Sri Mulyani: Tapi Juga Informasi Sesat)
Lihat Juga :