Dua Menteri Kena OTT KPK, Gerindra Singgung Potensi Kerugian Kartu Prakerja
Minggu, 06 Desember 2020 - 15:33 WIB
Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Ormas dan LSM, Iwan Sumule meminta agar KPK tidak tebang pilih. Foto/Okezone
JAKARTA - Tercatat sudah dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin terjaring operasi tangkap tangan ( OTT ) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam waktu 2 minggu saja.
Mereka yakni, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang juga mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster dan kini Menteri Sosial (Mensos) sekaligus politikus PDIP Juliari P Batubara dalam kasus dugaan pengadaan bantuan sosial (Bansos) COVID-19. (Baca juga: MUI Ungkap Alasan Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati)
Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Ormas dan LSM, Iwan Sumule meminta agar KPK tidak tebang pilih. Padahal, KPK pernah menyebut bahwa proyek Kartu Prakerja senilai Rp20 triliun berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahkan, nilainya lebih besar dari korupsi megaproyek e-KTP.
“Woii KPK RI, berantas korupsi tak boleh pilih-pilih tebu. KPK telah katakan ada masalah dan potensi kerugian negara di proyek Kartu Prakerja. BPS (Badan Pusat Statistik) katakan salah sasaran. Potensi kerugian negara lebib besar dari proyek e-KTP,” ujar Iwan kepada SINDO Media, Minggu (6/12/2020).
Mereka yakni, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang juga mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster dan kini Menteri Sosial (Mensos) sekaligus politikus PDIP Juliari P Batubara dalam kasus dugaan pengadaan bantuan sosial (Bansos) COVID-19. (Baca juga: MUI Ungkap Alasan Mensos Juliari Bisa Diancam Hukuman Mati)
Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Ormas dan LSM, Iwan Sumule meminta agar KPK tidak tebang pilih. Padahal, KPK pernah menyebut bahwa proyek Kartu Prakerja senilai Rp20 triliun berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahkan, nilainya lebih besar dari korupsi megaproyek e-KTP.
“Woii KPK RI, berantas korupsi tak boleh pilih-pilih tebu. KPK telah katakan ada masalah dan potensi kerugian negara di proyek Kartu Prakerja. BPS (Badan Pusat Statistik) katakan salah sasaran. Potensi kerugian negara lebib besar dari proyek e-KTP,” ujar Iwan kepada SINDO Media, Minggu (6/12/2020).
Lihat Juga :