Demokrat Kritik Pemerintah Lelet Bersikap terhadap Klaim Benny Wenda
Kamis, 03 Desember 2020 - 13:15 WIB
Wasekjen Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah segera bersikap tegas terhadap deklarasi Benny Wenda yang dianggapnya sebagai provokasi. Foto/ist
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan mengkritisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin yang belum juga bersikap terkait Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pimpinan Benny Wenda. Pada Selasa, 1 Desember 2020 lalu Benny mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan pemerintahan sementara Papua Barat.
"Saya menyayangkan sikap Presiden yang belum merespon langsung deklarasi tersebut dengan pernyataan dan tindakan yang tegas guna menegakkan kedaulatan NKRI," kata Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
(Baca: Sebut Papua-Papua Barat di Bawah Kendali RI, KSP: Benny Wenda Melawan Hukum)
Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga mendesak pemerintah RI untuk segera menghentikan aksi provokasi tersebut agar masyarakat Indonesia dan khususnya Papua Barat bisa hidup dengan tenang.
"Tentu saya mendesak keras pemerintah segera menghentikan aksi provokasi tersebut agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua Barat dapat hidup tenang dan damai tanpa isu-isu liar yang mengancam disintegrasi bangsa," ujarnya.
(Baca: Benny Wenda Klaim Presiden Papua Barat, Tengku Zulkarnain 'Colek' Jokowi)
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, Papua Barat adalah bagian dari kedaulatan NKRI yang sah dan tidak boleh diklaim dan digangu gugat ole pihak manapun termasuk Benny Wenda. Masyarakat Papua Barat menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan menolak adanya provokasi pemisahan dari negara Indonesia.
Dengan demikian, dia menambahkan, pemerataan dan percepatan pembangunan, serta kesejahteraan di Papua dan Papua Barat juga perlu dihadirkan oleh pemerintah.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
"Saya juga mendorong pemerintah terus hadirkan pemerataan dan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua. Kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan di tanah air merupakan jalan persatuan bangsa ini. Itulah sejatinya perwujudan dari nilai-nilai Pancasila," pungkas mantan PNS ini.
"Saya menyayangkan sikap Presiden yang belum merespon langsung deklarasi tersebut dengan pernyataan dan tindakan yang tegas guna menegakkan kedaulatan NKRI," kata Irwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
(Baca: Sebut Papua-Papua Barat di Bawah Kendali RI, KSP: Benny Wenda Melawan Hukum)
Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga mendesak pemerintah RI untuk segera menghentikan aksi provokasi tersebut agar masyarakat Indonesia dan khususnya Papua Barat bisa hidup dengan tenang.
"Tentu saya mendesak keras pemerintah segera menghentikan aksi provokasi tersebut agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua Barat dapat hidup tenang dan damai tanpa isu-isu liar yang mengancam disintegrasi bangsa," ujarnya.
(Baca: Benny Wenda Klaim Presiden Papua Barat, Tengku Zulkarnain 'Colek' Jokowi)
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menegaskan, Papua Barat adalah bagian dari kedaulatan NKRI yang sah dan tidak boleh diklaim dan digangu gugat ole pihak manapun termasuk Benny Wenda. Masyarakat Papua Barat menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan menolak adanya provokasi pemisahan dari negara Indonesia.
Dengan demikian, dia menambahkan, pemerataan dan percepatan pembangunan, serta kesejahteraan di Papua dan Papua Barat juga perlu dihadirkan oleh pemerintah.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
"Saya juga mendorong pemerintah terus hadirkan pemerataan dan percepatan pembangunan di Papua Barat dan Papua. Kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan di tanah air merupakan jalan persatuan bangsa ini. Itulah sejatinya perwujudan dari nilai-nilai Pancasila," pungkas mantan PNS ini.
(muh)
tulis komentar anda