Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Sebut Papua-Papua Barat di Bawah Kendali RI, KSP: Benny Wenda Melawan Hukum
loading...
KSP menyatakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua Benny Wenda melawan hukum dengan mendeklarasikan pemerintahan sementara yang tidak tunduk pada hukum Indonesia. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Dia juga menyatakan tidak akan tunduk dengan aturan dari Jakarta atau pemerintahan Indonesia.
Kantor Staf Presiden (KSP) menganggap tindakan Benny tersebut melawan hukum dan dapat ditindak sesuai hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Deputi V Bidang Politik, Hukum, Kemanan dan HAM KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan hukum internasional telah mengatur definisi pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan yang memiliki kendali efektif terhadap suatu wilayah.
"Dan hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah Pemerintah Republik Indonesia," ucap Dani melalui keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).
(Baca: Benny Wenda Klaim Presiden Papua Barat, Tengku Zulkarnain 'Colek' Jokowi)
Bukti bahwa pemerintahan RI memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Papua Barat bisa dilihat misalnya dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di kedua daerah tersebut yang dilakukan lewat proses demokratis.
Kendali di dua provinsi itu juga memiliki kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.
"Sebaliknya, klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional," tegas Dani.
(Baca: DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Tegas Soal Klaim Benny Wenda)
ULMWP, kata dia, bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.
"Berdasarkan argumentasi di atas, maka secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku," tutup Dani.
Kantor Staf Presiden (KSP) menganggap tindakan Benny tersebut melawan hukum dan dapat ditindak sesuai hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)
Deputi V Bidang Politik, Hukum, Kemanan dan HAM KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan hukum internasional telah mengatur definisi pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan yang memiliki kendali efektif terhadap suatu wilayah.
"Dan hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah Pemerintah Republik Indonesia," ucap Dani melalui keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).
(Baca: Benny Wenda Klaim Presiden Papua Barat, Tengku Zulkarnain 'Colek' Jokowi)
Bukti bahwa pemerintahan RI memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Papua Barat bisa dilihat misalnya dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di kedua daerah tersebut yang dilakukan lewat proses demokratis.
Kendali di dua provinsi itu juga memiliki kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.
"Sebaliknya, klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional," tegas Dani.
(Baca: DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Tegas Soal Klaim Benny Wenda)
ULMWP, kata dia, bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.
"Berdasarkan argumentasi di atas, maka secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku," tutup Dani.
(muh)
Explore More