Jangan Beri Ruang Kelompok Separatis
Kamis, 03 Desember 2020 - 07:11 WIB
“Biasanya pada 1 Desember ada peringatan OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu, berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua sudah berlangsung lama sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini. Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan perlu ada koreksi yang sistematis, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah mengenai penanganan Papua ini. (Baca juga: DPR Harap Kerawanan Pilkada Papua Mampu Diredam)
Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada empat akar masalah di Papua, yakni diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta status dan sejarah politik.
Ekonomi khusus yang diterapkan, kata dia, belum mampu mengangkat indeks pembangunan manusia (IPM) Papua. Bumi Cendrawasih masih tertinggal dari daerah lain padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
“Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit mengelola puluhan ribu hektare lain yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua hanya jadi lahan eksploitasi,” tuturnya.
Sukamta meminta pemerintah segera menyatukan seluruh desk Papua. Semua itu harus dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Intinya, bagaimana kelompok separatis tidak diberi ruang,” ujarnya. (Baca juga: OJK Dorong Literasi Keuangan Milenial di Kalbar)
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah menyikapi secara serius perkembangan situasi ini. Penanganan permasalahan Papua sudah berlangsung lama sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif.
“Jangan anggap remeh perkembangan ini. Kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan perlu ada koreksi yang sistematis, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah mengenai penanganan Papua ini. (Baca juga: DPR Harap Kerawanan Pilkada Papua Mampu Diredam)
Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada empat akar masalah di Papua, yakni diskriminasi dan rasialisme, pembangunan yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta status dan sejarah politik.
Ekonomi khusus yang diterapkan, kata dia, belum mampu mengangkat indeks pembangunan manusia (IPM) Papua. Bumi Cendrawasih masih tertinggal dari daerah lain padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
“Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit mengelola puluhan ribu hektare lain yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua hanya jadi lahan eksploitasi,” tuturnya.
Sukamta meminta pemerintah segera menyatukan seluruh desk Papua. Semua itu harus dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Intinya, bagaimana kelompok separatis tidak diberi ruang,” ujarnya. (Baca juga: OJK Dorong Literasi Keuangan Milenial di Kalbar)