Prediksi Berjalan Lancar dan Aman, IPW: Pilkada Tak Perlu Ditunda
Rabu, 02 Desember 2020 - 02:19 WIB
IPW memprediksi pilkada serentak 2020 berjalan aman dan lancar. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyatakan kontestasi politik lokal itu tidak perlu ditunda. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Indonesia Police Watch ( IPW ) memprediksi pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) serentak 2020 berjalan aman dan lancar. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyatakan kontestasi politik lokal itu tidak perlu ditunda.
(Baca juga: 10 Lembaga Dibubarkan, Siap-siap Kementerian Ini Bakal Dapat Limpahan Tugas)
Neta mengungkapkan potensi konflik yang dikhawatirkan hanya akan terjadi di wilayah Papua. Namun, angka golput dalam pilkada di 270 daerah ini diperkirakan mencapai 30-40 persen.
(Baca juga: Hadapi Potensi Sengketa Pilkada, KPU Minta Jajaran di Daerah Lakukan Ini)
IPW menyebut lima alasan pilkada tidak perlu ditunda meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Pertama, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid-19 berakhir.
“Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif. Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pemilih sangat ketat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (1/11/2020).
Alasan selanjutnya, Neta menyebut kekhawatiran terjadinya klaster bari tidak akan terjadi. Sebab, para pemilih merupakan warga sekitar. Para saksi yang hadir harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
“Kelima, pilkada serentak akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. Sebab, ada sekitar Rp20 triliun uang yang berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah,” tuturnya.
Anggaran untuk menggelar pilkada awalnya Rp15,23 triliun. Kemudian, ada tambahan dari APBN sebanyak Rp4,77 triliun. Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan. Neta menyebut biaya politik seluruh calon diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
(Baca juga: 10 Lembaga Dibubarkan, Siap-siap Kementerian Ini Bakal Dapat Limpahan Tugas)
Neta mengungkapkan potensi konflik yang dikhawatirkan hanya akan terjadi di wilayah Papua. Namun, angka golput dalam pilkada di 270 daerah ini diperkirakan mencapai 30-40 persen.
(Baca juga: Hadapi Potensi Sengketa Pilkada, KPU Minta Jajaran di Daerah Lakukan Ini)
IPW menyebut lima alasan pilkada tidak perlu ditunda meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Pertama, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid-19 berakhir.
“Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif. Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pemilih sangat ketat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (1/11/2020).
Alasan selanjutnya, Neta menyebut kekhawatiran terjadinya klaster bari tidak akan terjadi. Sebab, para pemilih merupakan warga sekitar. Para saksi yang hadir harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.
“Kelima, pilkada serentak akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. Sebab, ada sekitar Rp20 triliun uang yang berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah,” tuturnya.
Anggaran untuk menggelar pilkada awalnya Rp15,23 triliun. Kemudian, ada tambahan dari APBN sebanyak Rp4,77 triliun. Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan. Neta menyebut biaya politik seluruh calon diperkirakan mencapai Rp5 triliun.
(maf)
tulis komentar anda