Publik Tak Peduli Siapa Pengganti Edhy Prabowo di KKP
Sabtu, 28 November 2020 - 08:20 WIB
Edhy Prabowo. Ilustrasi/Dok SINDO
JAKARTA - Publik diyakini tidak terlalu peduli dengan siapa yang akan mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo . Adapun Edhy Prabowo telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.
"Ya soal jatah kursi menteri ke partai itu kan kalkulasi politik elite. Sebenarnya kalau untuk publik kan hampir tidak ada bedanya itu jatahnya partai siapa publik mungkin tidak terlalu peduli," ujar Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (28/11/2020).
Kunto menilai, yang publik pedulikan adalah profesionalitas atau kemampuan seorang tokoh untuk duduk memimpin sebuah kementerian. Apalagi, kata Kunto, Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap strategis. "Kan kelautan dan perikanan sehingga menurut saya kalau bagi publik sih enggak terlalu penting itu," pungkasnya.
( ).
Sekadar diketahui, Edhy Prabowo menjadi salah satu dari tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu 25 November 2020 dini hari saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat.
Edhy Prabowo bersama lima orang lainnya sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.( ).
"Ya soal jatah kursi menteri ke partai itu kan kalkulasi politik elite. Sebenarnya kalau untuk publik kan hampir tidak ada bedanya itu jatahnya partai siapa publik mungkin tidak terlalu peduli," ujar Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (28/11/2020).
Kunto menilai, yang publik pedulikan adalah profesionalitas atau kemampuan seorang tokoh untuk duduk memimpin sebuah kementerian. Apalagi, kata Kunto, Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap strategis. "Kan kelautan dan perikanan sehingga menurut saya kalau bagi publik sih enggak terlalu penting itu," pungkasnya.
( ).
Sekadar diketahui, Edhy Prabowo menjadi salah satu dari tujuh tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu 25 November 2020 dini hari saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat.
Edhy Prabowo bersama lima orang lainnya sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.( ).
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(zik)
tulis komentar anda