Pilkada Sudah Dekat, Anggaran Masih Keamanan Kurang Rp30 Miliar
Senin, 23 November 2020 - 19:39 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan update terbaru terkait penganggaran Pilkada 2020. Dia mengatakan bahwa untuk anggaran KPU yang berasal dari APBD sudah direalisasikan seluruhnya yakni 100%.
"Untuk itu saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah merealisasikan NPHD tersebut. Kemudian Bawaslu juga kami data sudah 100 persen. Sekali lagi terimakasih banyak, " katanya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Senin (23/11/2020).
(Baca: Politik Dinasti pada Pilkada 2020 Bahayakan Demokrasi Tingkat Lokal)
Namun untuk anggaran keamanan, Tito menyebut belum seluruhnya terealisasi. Dia menyebut anggaran keamanan di provinsi memang sudah 100% tapi di kabupaten/kota belum.
“Sementara untuk tingkat kabupaten/ kota persentasenya belum 100%. Masih 97,43 persen%. Masih ada lebih kurang Rp30 miliar yang belum direalisasikan,” ungkapnya.
(Baca: Pelanggaran Masif, Komitmen Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Jadi Tantangan KPU)
Lebih lanjut untuk anggaran yang berasal dari APBN sudah terealisasi seluruhnya. Total bantuan anggaran dari pemerintah pusat tercatat Rp. 4,3 triliun untuk jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP.
“Semuanya sudah terealisasi. Jadi dari segi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember semua tahapan, sebelum dan setelah itu pada prinsipnya sudah tercover. Semua sesuai usulan,” pungkasnya.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
"Untuk itu saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah merealisasikan NPHD tersebut. Kemudian Bawaslu juga kami data sudah 100 persen. Sekali lagi terimakasih banyak, " katanya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Senin (23/11/2020).
(Baca: Politik Dinasti pada Pilkada 2020 Bahayakan Demokrasi Tingkat Lokal)
Namun untuk anggaran keamanan, Tito menyebut belum seluruhnya terealisasi. Dia menyebut anggaran keamanan di provinsi memang sudah 100% tapi di kabupaten/kota belum.
“Sementara untuk tingkat kabupaten/ kota persentasenya belum 100%. Masih 97,43 persen%. Masih ada lebih kurang Rp30 miliar yang belum direalisasikan,” ungkapnya.
(Baca: Pelanggaran Masif, Komitmen Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Jadi Tantangan KPU)
Lebih lanjut untuk anggaran yang berasal dari APBN sudah terealisasi seluruhnya. Total bantuan anggaran dari pemerintah pusat tercatat Rp. 4,3 triliun untuk jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP.
“Semuanya sudah terealisasi. Jadi dari segi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember semua tahapan, sebelum dan setelah itu pada prinsipnya sudah tercover. Semua sesuai usulan,” pungkasnya.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
(muh)
tulis komentar anda