Setara Institute Nilai Lemahnya Kepemimpinan Nasional Faktor Pemicu Intoleransi Agama
Selasa, 17 November 2020 - 06:17 WIB
“Periode pertama kepresidenan Jokowi tidak menghasilkan teroboson yang signifikan dalam pemajuan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan. Alih-alih membangkitkan harapan publik, tahun pertama periode kedua Presiden Jokowi justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan nasional dalam jaminan hak untuk beragama/berkeyakinan secara merdeka sesuai dengan konstitusi,” kata Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan kepada SINDOnews, Senin (16/11/2020).
Ada faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, Halili memandang politik akomodasi yang menguat dalam pemerintahan kedua Jokowi turut berkontribusi melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam pemajuan toleransi, kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), dan hak asasi manusia pada umumnya. (Baca: PDIP: Jangan Rusak Indonesia dengan Kebencian)
“Di tengah kepemimpinan nasional yang lemah, basis sosial toleransi ikut memburuk. Kondisi itu ditandai dengan rendahnya kesalingpahaman (mutual understanding) antaridentitas di tengah-tengah masyarakat yang dipicu pembiaran ekspresi kebencian atas nama agama oleh figur-figur publik dan politisasi agama oleh para politisi,” terang dia.
Selain itu, meningkatnya segregasi sosial antaridentitas yang memicu ketegangan (tension), ketidaktertiban sosial (social disorder) hingga kekerasan terhadap identitas yang berbeda, terutama minoritas yang rentan. Berikutnya adalah maraknya ekspresi terbuka intoleransi, pelanggaran hak, dan kekerasan atas nama agama.
Lemahnya kepemimpinan nasional di bidang pemajuan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan dipertegas dengan buruknya kinerja kementerian yang secara langsung terkait dengan isu ini, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Kedua kementerian tersebut sejauh ini belum menunjukkan terobosan apapun, selain kehebohan wacana tidak lama setelah pelantikan kabinet.
Ada faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, Halili memandang politik akomodasi yang menguat dalam pemerintahan kedua Jokowi turut berkontribusi melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam pemajuan toleransi, kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), dan hak asasi manusia pada umumnya. (Baca: PDIP: Jangan Rusak Indonesia dengan Kebencian)
“Di tengah kepemimpinan nasional yang lemah, basis sosial toleransi ikut memburuk. Kondisi itu ditandai dengan rendahnya kesalingpahaman (mutual understanding) antaridentitas di tengah-tengah masyarakat yang dipicu pembiaran ekspresi kebencian atas nama agama oleh figur-figur publik dan politisasi agama oleh para politisi,” terang dia.
Selain itu, meningkatnya segregasi sosial antaridentitas yang memicu ketegangan (tension), ketidaktertiban sosial (social disorder) hingga kekerasan terhadap identitas yang berbeda, terutama minoritas yang rentan. Berikutnya adalah maraknya ekspresi terbuka intoleransi, pelanggaran hak, dan kekerasan atas nama agama.
Lemahnya kepemimpinan nasional di bidang pemajuan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan dipertegas dengan buruknya kinerja kementerian yang secara langsung terkait dengan isu ini, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Kedua kementerian tersebut sejauh ini belum menunjukkan terobosan apapun, selain kehebohan wacana tidak lama setelah pelantikan kabinet.
Lihat Juga :