Corona Catatkan Rekor Baru, PDIP Ingatkan Penertiban Kerumunan Massa
Sabtu, 14 November 2020 - 05:44 WIB
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, bahwa ada 5.444 kasus baru Covid-19 di Indonesia, sehingga total sebanyak 457.735 orang positif virus Corona. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Jumlah penambahan kasus harian positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia mencatatkan rekor baru pada Jumat (13/11/2020). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada 5.444 kasus baru Covid-19 di Indonesia, sehingga total sebanyak 457.735 orang positif Covid-19.
(Baca juga: Bareskrim Beberkan Peran 3 Tersangka Baru dalam Kasus Kebakaran Kejagung)
Dalam laporan yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19, tambahan 5.444 kasus baru itu berdasarkan hasil pemeriksaan 42.333 spesimen. Dilaporkan juga ada tambahan kasus sembuh sebanyak 3.010 orang. Sehingga, total sebanyak 385.094 orang sembuh dari Corona.
(Baca juga: ICW Desak Kejagung-Bareskrim Kooperatif dengan KPK terkait Supervisi Djoko Tjandra)
Terkait rekor penambahan kasus baru ini, anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan, Pemerintah harus tegas dan jelas terkait dengan protokol kesehatan serta mekanisme penanggulangan Covid-19.
"Terlihat ada penurunan kedisiplinan, baik dari komunitas warga maupun aparat penegak protokol kesehatan," ujar Gus Nabil- sapaan akrabnya, Sabtu (14/11/2020).
Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan, peristiwa kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta saat penyambutan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dari Mekkah, beberapa hari lalu, membuktikan bahwa pemerintah tidak tegas dalam menertibkan adanya kerumunan massa yang berpotensi memicu penambahan kasus baru.
"Ini seharusnya menjadi alarm bahwa memang prosedur pengamanan dan penertiban kerumunan harus diperiksa ulang," tuturnya.
Menurutnya, Satgas Covid-19 atau perwakilan pemerintah harus memberikan teguran agar tidak menjadi contoh buruk bagi komunitas yang lain.
"Ini hal penting yang harus disampaikan agar masyarakat secara luas juga aware bahwa protokol kesehatan di masa pandemi ini bisa diberlakukan secara ketat. Jangan sampai nanti menjadi pembenaran atas kesalahan/penyalahgunaan protokol dan merugikan pihak lain secara luas.," paparnya.
Selain harus terus memberi contoh, Pemerintah juga harus terus mengedukasi publik untuk patuh pada protokol kesehatan. Juga menyiapkan langkah-langkah agar kerumunan tidak terjadi, dan memastikan protokol kesehatan ditaati warga.
"Dukungan terhadap tim kesehatan di berbagai rumah sakit juga menjadi sangat penting, serta strategi-strategi lain yang relevan," pungkas Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
(Baca juga: Bareskrim Beberkan Peran 3 Tersangka Baru dalam Kasus Kebakaran Kejagung)
Dalam laporan yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19, tambahan 5.444 kasus baru itu berdasarkan hasil pemeriksaan 42.333 spesimen. Dilaporkan juga ada tambahan kasus sembuh sebanyak 3.010 orang. Sehingga, total sebanyak 385.094 orang sembuh dari Corona.
(Baca juga: ICW Desak Kejagung-Bareskrim Kooperatif dengan KPK terkait Supervisi Djoko Tjandra)
Terkait rekor penambahan kasus baru ini, anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan, Pemerintah harus tegas dan jelas terkait dengan protokol kesehatan serta mekanisme penanggulangan Covid-19.
"Terlihat ada penurunan kedisiplinan, baik dari komunitas warga maupun aparat penegak protokol kesehatan," ujar Gus Nabil- sapaan akrabnya, Sabtu (14/11/2020).
Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan, peristiwa kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta saat penyambutan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dari Mekkah, beberapa hari lalu, membuktikan bahwa pemerintah tidak tegas dalam menertibkan adanya kerumunan massa yang berpotensi memicu penambahan kasus baru.
"Ini seharusnya menjadi alarm bahwa memang prosedur pengamanan dan penertiban kerumunan harus diperiksa ulang," tuturnya.
Menurutnya, Satgas Covid-19 atau perwakilan pemerintah harus memberikan teguran agar tidak menjadi contoh buruk bagi komunitas yang lain.
"Ini hal penting yang harus disampaikan agar masyarakat secara luas juga aware bahwa protokol kesehatan di masa pandemi ini bisa diberlakukan secara ketat. Jangan sampai nanti menjadi pembenaran atas kesalahan/penyalahgunaan protokol dan merugikan pihak lain secara luas.," paparnya.
Selain harus terus memberi contoh, Pemerintah juga harus terus mengedukasi publik untuk patuh pada protokol kesehatan. Juga menyiapkan langkah-langkah agar kerumunan tidak terjadi, dan memastikan protokol kesehatan ditaati warga.
"Dukungan terhadap tim kesehatan di berbagai rumah sakit juga menjadi sangat penting, serta strategi-strategi lain yang relevan," pungkas Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
(maf)
tulis komentar anda