Data Pemilih KPU Bikin Dirjen Dukcapil Tertawa Geli
Jum'at, 13 November 2020 - 16:06 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengaku tertawa melihat data pemilih pilkada yang belum merekam e-KTP karena berkurang lebih dari 18 juta hanya dalam tempo sebulan. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA -
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengaku tertawa geli melihat data pemilih pilkada yang belum merekam e-KTP milik KPU . Zudan mengatakan data tersebut berubah drastis dalam waktu kurang dari sebulan.
“Memang saya tertawa geli. Geli karena lucu, kita jadi tertawa-tawa di internal Dukcapil pusat dan daerah,” katanya melalui pesan singkatnya, Jumat (13/11/2020).
(Baca: Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2020 Belum Akurat)
Seperti diketahui pada 27 Oktober 2020 KPU menyebut DPT yang belum merekam e-KTP mencapai 20,7 juta orang. Kemudian data tersebut berubah kembali pada tanggal 2 November 2020 menjadi 2,7 juta orang. Lalu kemarin tanggal 12 November jumlah yang belum merekam menurut KPU kembali turun menjadi 1,75 juta.
Zudan mengaku ragu dengan data milik KPU tersebut. Pasalnya data itu tidak dikoordinasikan sama sekali dengan Dukcapil.
"Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri," ungkapnya.
(Baca: KPU Jabar Sarankan KPU Pangandaran Agar Debat Cabup 2020 Tidak Digelar di Bandung)
Dia mengingatkan seharusnya KPU berkoordinasi dulu dan memadankan data dengan Dukcapil sebelum merilis. Data dari KPU itu harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Lebih lanjut dia memastikan jajaran aktif melakukan jemput bola jelang pilkada ini. Termasuk pelayanan perekaman saat hari libur.
"Namun angkanya tak sampai 18 juta perekaman dalam 1 bulan. Jadi tidak logis bila ada data dari KPU ada jumlah penduduk yang belum merekam turun drastis dari angka 20 jutaan menjadi. 1,7 jutaan. Artinya dalam satu bulan ada perekaman lebih dari 18 juta penduduk. Itu hal yang mustahil dalam masa pandemi ini" katanya.
Menurutnya jumlah penduduk yang akan direkam juga sudah tidak sebanyak itu. Saat ini dari 196.394.976 jiwa penduduk wajib e-KTP, jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP adalah sebesar 192.468.599 jiwa atau 98%. Sisanya dua persen atau 3.926.377 penduduk yang belum merekam data e-KTP.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengaku tertawa geli melihat data pemilih pilkada yang belum merekam e-KTP milik KPU . Zudan mengatakan data tersebut berubah drastis dalam waktu kurang dari sebulan.
“Memang saya tertawa geli. Geli karena lucu, kita jadi tertawa-tawa di internal Dukcapil pusat dan daerah,” katanya melalui pesan singkatnya, Jumat (13/11/2020).
(Baca: Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2020 Belum Akurat)
Seperti diketahui pada 27 Oktober 2020 KPU menyebut DPT yang belum merekam e-KTP mencapai 20,7 juta orang. Kemudian data tersebut berubah kembali pada tanggal 2 November 2020 menjadi 2,7 juta orang. Lalu kemarin tanggal 12 November jumlah yang belum merekam menurut KPU kembali turun menjadi 1,75 juta.
Zudan mengaku ragu dengan data milik KPU tersebut. Pasalnya data itu tidak dikoordinasikan sama sekali dengan Dukcapil.
"Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri," ungkapnya.
(Baca: KPU Jabar Sarankan KPU Pangandaran Agar Debat Cabup 2020 Tidak Digelar di Bandung)
Dia mengingatkan seharusnya KPU berkoordinasi dulu dan memadankan data dengan Dukcapil sebelum merilis. Data dari KPU itu harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Lebih lanjut dia memastikan jajaran aktif melakukan jemput bola jelang pilkada ini. Termasuk pelayanan perekaman saat hari libur.
"Namun angkanya tak sampai 18 juta perekaman dalam 1 bulan. Jadi tidak logis bila ada data dari KPU ada jumlah penduduk yang belum merekam turun drastis dari angka 20 jutaan menjadi. 1,7 jutaan. Artinya dalam satu bulan ada perekaman lebih dari 18 juta penduduk. Itu hal yang mustahil dalam masa pandemi ini" katanya.
Menurutnya jumlah penduduk yang akan direkam juga sudah tidak sebanyak itu. Saat ini dari 196.394.976 jiwa penduduk wajib e-KTP, jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP adalah sebesar 192.468.599 jiwa atau 98%. Sisanya dua persen atau 3.926.377 penduduk yang belum merekam data e-KTP.
(muh)
tulis komentar anda