Profil Singkat Perjuangan Enam Pahlawan Nasional Baru
Selasa, 10 November 2020 - 13:15 WIB
Kemudian tahun 1953, aktif memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dia diangkat sebagai Ketua Umum Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat. Tahun 1954 diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan merupakan putra Papua pertama yang mewakili Irian Jaya atau Papua Barat.
3. Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta.
Lahir di Bogor 7 Juni 1908. Pada tahun 1928 aktif dalam pergerakan kepanduan Bangsa Indonesia Jong Java dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tahun 1942 menjabat sebagai Komisaris Tingkat I di Kantor Shucokan Jakarta. Lalu tahun 1945-1959 menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) Pertama.
Selanjutnya tahun 1946 membenahi pendidikan dan menggagas Akademi Polisi Mertoyudan. Kemudian 1947-1957, memimpin operasi kepolisian menghadapi pemberontakan DI/TII. Tahun 1948-1950, mengemban misi pemerintah ke luar negeri dan anggota delegasi Konferensi Meja Bundar. Tahun 1948-1950 memimpin Kepolisian Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara.
Lahir di Manado, 4 Desember 1896. Tahun 1924 Ketua Sidang Kasus Notos Suroto. Tahun 1925-1927 menjadi wakil ketua Organisasi Perhimpunan Indonesia cabang Paris. Tahun 1927, menjadi salah satu anggota Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno.
Kemudian 1928-1930 Direktur Perguruan Rakyat di Batavia, sekolah yang didirikan oleh para aktivis PNI. Selanjutnya 1946 memimpin redaksi surat kabar Suara Merdeka di Ternate. Lalu tahun 1949-1950 diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet RIS. Tahun 1950 menjadi anggota Delegasi PBB. Tahun 1953-1955 Duta Besar RI yang pertama untuk China.
5. MR SM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara.
Lahir di Lho'nga Aceh, 22 Februari 1904. Tahun 1934-1942 Advocaat Procureur di Kutaraja. Dikenal sebagai seorang advokat muda yang pandai. Tahun 1942, diangkat sebagai hakim di 'Tiho Hoin' (Pengadilan Negeri yang menggantikan Landraad). Tahun 1942 menjadi kepala sekolah menengah atau 'syu gakko' atau 'tyu gakko' yang didirikan oleh Pemerintah Jepang di Kutaraja Aceh.
Tahun 1946 ditugaskan sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara yang pertama yang meliputi karesidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh. Selanjutnya tahun 1946, menghadapi persoalan pemberontakan Logam, Gerakan Laskar Marsuase, Gerakan Sayyid Ali Al Sagaf dan Agresi Militer I Belanda tanggal 29 Juli 1947 di Pematang Siantar.
3. Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta.
Lahir di Bogor 7 Juni 1908. Pada tahun 1928 aktif dalam pergerakan kepanduan Bangsa Indonesia Jong Java dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tahun 1942 menjabat sebagai Komisaris Tingkat I di Kantor Shucokan Jakarta. Lalu tahun 1945-1959 menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) Pertama.
Selanjutnya tahun 1946 membenahi pendidikan dan menggagas Akademi Polisi Mertoyudan. Kemudian 1947-1957, memimpin operasi kepolisian menghadapi pemberontakan DI/TII. Tahun 1948-1950, mengemban misi pemerintah ke luar negeri dan anggota delegasi Konferensi Meja Bundar. Tahun 1948-1950 memimpin Kepolisian Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara.
Lahir di Manado, 4 Desember 1896. Tahun 1924 Ketua Sidang Kasus Notos Suroto. Tahun 1925-1927 menjadi wakil ketua Organisasi Perhimpunan Indonesia cabang Paris. Tahun 1927, menjadi salah satu anggota Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno.
Kemudian 1928-1930 Direktur Perguruan Rakyat di Batavia, sekolah yang didirikan oleh para aktivis PNI. Selanjutnya 1946 memimpin redaksi surat kabar Suara Merdeka di Ternate. Lalu tahun 1949-1950 diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet RIS. Tahun 1950 menjadi anggota Delegasi PBB. Tahun 1953-1955 Duta Besar RI yang pertama untuk China.
5. MR SM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara.
Lahir di Lho'nga Aceh, 22 Februari 1904. Tahun 1934-1942 Advocaat Procureur di Kutaraja. Dikenal sebagai seorang advokat muda yang pandai. Tahun 1942, diangkat sebagai hakim di 'Tiho Hoin' (Pengadilan Negeri yang menggantikan Landraad). Tahun 1942 menjadi kepala sekolah menengah atau 'syu gakko' atau 'tyu gakko' yang didirikan oleh Pemerintah Jepang di Kutaraja Aceh.
Tahun 1946 ditugaskan sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara yang pertama yang meliputi karesidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh. Selanjutnya tahun 1946, menghadapi persoalan pemberontakan Logam, Gerakan Laskar Marsuase, Gerakan Sayyid Ali Al Sagaf dan Agresi Militer I Belanda tanggal 29 Juli 1947 di Pematang Siantar.
Lihat Juga :
tulis komentar anda