Profil Singkat Perjuangan Enam Pahlawan Nasional Baru
loading...
Presiden Jokowi hari ini menetapkan enam pahlawan nasional baru berdasarkan Keppres Nomor 117/TK/Tahun 2020 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menetapkan enam pahlawan nasional baru berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 117/TK/Tahun 2020 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
(Baca juga: Enam Tokoh Ini Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional)
Keenam tokoh tersebut antara lain Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara, Machmud Singgirei Rumagesan - Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat, Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta, Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara, MR SM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara, dan Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi.
Begini profil singkat keenam pahlawan nasional tersebut yang dikutip dari akun twitter milik Kementerian Sosial (Kemensos). (Baca juga: Dosen UI Sebut UU Cipta Kerja Solusi Industri Serap Tenaga Kerja Lebih Optimal)
1. Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara.
Lahir di Ternate 10 Februari 1528. Tahun 1570 memimpin pengepungan ke Benteng Gamlamo untuk mengusir Portugis. Tahun 1570-1571 mengirim pasukan untuk mengusir Portugis di Ambon. Dari tahun 1571-1575 memimpin pengusiran Portugis di Buton, Selayar dan Makassar.
Tahun 1575 mengusir Portugis selamanya dari Ternate. Ini yang menjadikan Ternate sebagai sentra perdagangan cengkih di Maluku dengan jaringan internasional. Tahun 1579-1580 Kesultanan Ternate menjalin hubungan dengan Kerajaan Inggris. 1580-1583 memimpin perlawanan kepada Spanyol di Filipina.
2. Machmud Singgirei Rumagesan - Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat.
Lahir Sekar-Kokas 27 Desember 1885. Tahun 1934 mensyaratkan maskapai Belanda yang membuka tambang minyak tanah untuk tidak boleh semena-mena dan mempekerjakan penduduk pribumi. Tahun 1941, menghindarkan rakyatnya dari kekejaman Jepang. Lalu di tahun yang sama yakni 1941 memimpin pertempuran dengan Belanda.
Kemudian tahun 1953, aktif memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dia diangkat sebagai Ketua Umum Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat. Tahun 1954 diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan merupakan putra Papua pertama yang mewakili Irian Jaya atau Papua Barat.
3. Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta.
Lahir di Bogor 7 Juni 1908. Pada tahun 1928 aktif dalam pergerakan kepanduan Bangsa Indonesia Jong Java dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tahun 1942 menjabat sebagai Komisaris Tingkat I di Kantor Shucokan Jakarta. Lalu tahun 1945-1959 menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) Pertama.
Selanjutnya tahun 1946 membenahi pendidikan dan menggagas Akademi Polisi Mertoyudan. Kemudian 1947-1957, memimpin operasi kepolisian menghadapi pemberontakan DI/TII. Tahun 1948-1950, mengemban misi pemerintah ke luar negeri dan anggota delegasi Konferensi Meja Bundar. Tahun 1948-1950 memimpin Kepolisian Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara.
Lahir di Manado, 4 Desember 1896. Tahun 1924 Ketua Sidang Kasus Notos Suroto. Tahun 1925-1927 menjadi wakil ketua Organisasi Perhimpunan Indonesia cabang Paris. Tahun 1927, menjadi salah satu anggota Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno.
Kemudian 1928-1930 Direktur Perguruan Rakyat di Batavia, sekolah yang didirikan oleh para aktivis PNI. Selanjutnya 1946 memimpin redaksi surat kabar Suara Merdeka di Ternate. Lalu tahun 1949-1950 diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet RIS. Tahun 1950 menjadi anggota Delegasi PBB. Tahun 1953-1955 Duta Besar RI yang pertama untuk China.
5. MR SM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara.
Lahir di Lho'nga Aceh, 22 Februari 1904. Tahun 1934-1942 Advocaat Procureur di Kutaraja. Dikenal sebagai seorang advokat muda yang pandai. Tahun 1942, diangkat sebagai hakim di 'Tiho Hoin' (Pengadilan Negeri yang menggantikan Landraad). Tahun 1942 menjadi kepala sekolah menengah atau 'syu gakko' atau 'tyu gakko' yang didirikan oleh Pemerintah Jepang di Kutaraja Aceh.
Tahun 1946 ditugaskan sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara yang pertama yang meliputi karesidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh. Selanjutnya tahun 1946, menghadapi persoalan pemberontakan Logam, Gerakan Laskar Marsuase, Gerakan Sayyid Ali Al Sagaf dan Agresi Militer I Belanda tanggal 29 Juli 1947 di Pematang Siantar.
6. Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi.
Lahir di Sarolangun Jambi tahun 1871. Tahun 1891, memimpin penyerangan kilang minyak Belanda di Bayung Lincir. Tahun 1895-1898 memimpin Perang Kumpeh, meliputi daerah Kumpeh, Sungai Batanghari, dan Sungai Lanang. Tahun 1900 memimpin penyerangan konfoi 8 jukung Belanda di Sungai Batanghari.
Lalu 1901 memimpin penyerangan kepada Belanda, di Sungai Bengkal dan Poan, Jambi. Tahun 1901 menyerang Kapal Uap Musi yang mengangkut pasukan Belanda dan logistik militer di Sungai Tembesi. Selanjutnya 1902 menyerang konfoi 30 jukung Belanda di Sungai Alai Muaro Bungo
Pemberian gelar ini dilakukan di Istana Negara dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir keluarga para tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional. Selain itu juga turut hadir Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sosial Juliari P Batubara, dan Menteri Agama Fachrul Razi.
(Baca juga: Enam Tokoh Ini Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional)
Keenam tokoh tersebut antara lain Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara, Machmud Singgirei Rumagesan - Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat, Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta, Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara, MR SM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara, dan Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi.
Begini profil singkat keenam pahlawan nasional tersebut yang dikutip dari akun twitter milik Kementerian Sosial (Kemensos). (Baca juga: Dosen UI Sebut UU Cipta Kerja Solusi Industri Serap Tenaga Kerja Lebih Optimal)
1. Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara.
Lahir di Ternate 10 Februari 1528. Tahun 1570 memimpin pengepungan ke Benteng Gamlamo untuk mengusir Portugis. Tahun 1570-1571 mengirim pasukan untuk mengusir Portugis di Ambon. Dari tahun 1571-1575 memimpin pengusiran Portugis di Buton, Selayar dan Makassar.
Tahun 1575 mengusir Portugis selamanya dari Ternate. Ini yang menjadikan Ternate sebagai sentra perdagangan cengkih di Maluku dengan jaringan internasional. Tahun 1579-1580 Kesultanan Ternate menjalin hubungan dengan Kerajaan Inggris. 1580-1583 memimpin perlawanan kepada Spanyol di Filipina.
2. Machmud Singgirei Rumagesan - Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat.
Lahir Sekar-Kokas 27 Desember 1885. Tahun 1934 mensyaratkan maskapai Belanda yang membuka tambang minyak tanah untuk tidak boleh semena-mena dan mempekerjakan penduduk pribumi. Tahun 1941, menghindarkan rakyatnya dari kekejaman Jepang. Lalu di tahun yang sama yakni 1941 memimpin pertempuran dengan Belanda.
Kemudian tahun 1953, aktif memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dia diangkat sebagai Ketua Umum Gerakan Cendrawasih Revolusioner Irian Barat. Tahun 1954 diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan merupakan putra Papua pertama yang mewakili Irian Jaya atau Papua Barat.
3. Jenderal Polisi (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta.
Lahir di Bogor 7 Juni 1908. Pada tahun 1928 aktif dalam pergerakan kepanduan Bangsa Indonesia Jong Java dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu tahun 1942 menjabat sebagai Komisaris Tingkat I di Kantor Shucokan Jakarta. Lalu tahun 1945-1959 menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) Pertama.
Selanjutnya tahun 1946 membenahi pendidikan dan menggagas Akademi Polisi Mertoyudan. Kemudian 1947-1957, memimpin operasi kepolisian menghadapi pemberontakan DI/TII. Tahun 1948-1950, mengemban misi pemerintah ke luar negeri dan anggota delegasi Konferensi Meja Bundar. Tahun 1948-1950 memimpin Kepolisian Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara.
Lahir di Manado, 4 Desember 1896. Tahun 1924 Ketua Sidang Kasus Notos Suroto. Tahun 1925-1927 menjadi wakil ketua Organisasi Perhimpunan Indonesia cabang Paris. Tahun 1927, menjadi salah satu anggota Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno.
Kemudian 1928-1930 Direktur Perguruan Rakyat di Batavia, sekolah yang didirikan oleh para aktivis PNI. Selanjutnya 1946 memimpin redaksi surat kabar Suara Merdeka di Ternate. Lalu tahun 1949-1950 diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet RIS. Tahun 1950 menjadi anggota Delegasi PBB. Tahun 1953-1955 Duta Besar RI yang pertama untuk China.
5. MR SM Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara.
Lahir di Lho'nga Aceh, 22 Februari 1904. Tahun 1934-1942 Advocaat Procureur di Kutaraja. Dikenal sebagai seorang advokat muda yang pandai. Tahun 1942, diangkat sebagai hakim di 'Tiho Hoin' (Pengadilan Negeri yang menggantikan Landraad). Tahun 1942 menjadi kepala sekolah menengah atau 'syu gakko' atau 'tyu gakko' yang didirikan oleh Pemerintah Jepang di Kutaraja Aceh.
Tahun 1946 ditugaskan sebagai Gubernur Muda Sumatera Utara yang pertama yang meliputi karesidenan Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh. Selanjutnya tahun 1946, menghadapi persoalan pemberontakan Logam, Gerakan Laskar Marsuase, Gerakan Sayyid Ali Al Sagaf dan Agresi Militer I Belanda tanggal 29 Juli 1947 di Pematang Siantar.
6. Raden Mattaher bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi.
Lahir di Sarolangun Jambi tahun 1871. Tahun 1891, memimpin penyerangan kilang minyak Belanda di Bayung Lincir. Tahun 1895-1898 memimpin Perang Kumpeh, meliputi daerah Kumpeh, Sungai Batanghari, dan Sungai Lanang. Tahun 1900 memimpin penyerangan konfoi 8 jukung Belanda di Sungai Batanghari.
Lalu 1901 memimpin penyerangan kepada Belanda, di Sungai Bengkal dan Poan, Jambi. Tahun 1901 menyerang Kapal Uap Musi yang mengangkut pasukan Belanda dan logistik militer di Sungai Tembesi. Selanjutnya 1902 menyerang konfoi 30 jukung Belanda di Sungai Alai Muaro Bungo
Pemberian gelar ini dilakukan di Istana Negara dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir keluarga para tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional. Selain itu juga turut hadir Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sosial Juliari P Batubara, dan Menteri Agama Fachrul Razi.
(maf)
Explore More