MPR Dorong Integrasi Sistem Kode Etik Jabatan Publik
Selasa, 10 November 2020 - 08:18 WIB
Tujuan dari penyelenggaraan Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa ini antara lain, pertama, mendorong lahirnya gagasan dan pemikiran yang konstruktif sebagai masukan mengenai arah kebijakan implementasi Ketetapan MPR RI Nomor VI / MPR / 2001. ”Perlu diingat bahwa Ketetapan MPR RI tentang Etika Kehidupan Berbangsa tersebut adalah Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang,” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020). (Baca juga: UIN Jakarta Dirikan Pusat Kajian Halal)
Konferensi tersebut juga untuk memberi masukan kepada pemerintah dan DPR dalam rangka penegakan etika kehidupan berbangsa melalui pembentukan undang-undang, khususnya Undang-Undang tentang Etika Jabatan Publik atau Undang-Undang tentang Peradilan Etik. ”Ini penting karena hingga saat ini atau 19 tahun setelah kelahiran Ketetapan MPR RI Nomor VI/ MPR / 2001, pengaturan kelembagaan etik yang terintegrasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan masih belum terbentuk,” tuturnya.
Konferensi ini juga sebagai forum komunikasi pembinaan dan pengembangan antarlembaga penegak kode etik. Untuk diketahui bahwa peserta konferensi adalah perwakilan dari lembaga-lembaga penegak kode etik di lingkungan lembaga negara dan pemerintahan, organisasi profesi, organisasi dan partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan juga lingkungan akademik.
”Kami berpandangan, dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini, serta potensi tantangan di masa depan, maka implementasi pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, khususnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang integratif, dapat segera diwujudkan dan menjadi prioritas bersama segenap komponen bangsa,” kata Bamsoet. (Baca juga: 7 Cara Sederhana Atasi Masalah Asam Lambung)
Dalam kaitan ini mantan ketua DPR ini mengatakan, penyelenggaraan konferensi ini juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dalam upaya penegakan etika politik dan pemerintahan dan etika penegakan hukum yang berkeadilan.
Konferensi tersebut juga untuk memberi masukan kepada pemerintah dan DPR dalam rangka penegakan etika kehidupan berbangsa melalui pembentukan undang-undang, khususnya Undang-Undang tentang Etika Jabatan Publik atau Undang-Undang tentang Peradilan Etik. ”Ini penting karena hingga saat ini atau 19 tahun setelah kelahiran Ketetapan MPR RI Nomor VI/ MPR / 2001, pengaturan kelembagaan etik yang terintegrasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan masih belum terbentuk,” tuturnya.
Konferensi ini juga sebagai forum komunikasi pembinaan dan pengembangan antarlembaga penegak kode etik. Untuk diketahui bahwa peserta konferensi adalah perwakilan dari lembaga-lembaga penegak kode etik di lingkungan lembaga negara dan pemerintahan, organisasi profesi, organisasi dan partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan juga lingkungan akademik.
”Kami berpandangan, dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini, serta potensi tantangan di masa depan, maka implementasi pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, khususnya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang integratif, dapat segera diwujudkan dan menjadi prioritas bersama segenap komponen bangsa,” kata Bamsoet. (Baca juga: 7 Cara Sederhana Atasi Masalah Asam Lambung)
Dalam kaitan ini mantan ketua DPR ini mengatakan, penyelenggaraan konferensi ini juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dalam upaya penegakan etika politik dan pemerintahan dan etika penegakan hukum yang berkeadilan.
Lihat Juga :