DPR Minta Jaksa Agung Jalankan Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Menurut politikus Partai Nasdem ini, melaksanakan putusan PTUN adalah langkah terbaik. Selain sebagai bentuk komitmen negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM, sikap tersebut bisa menjadi contoh bahwa negara patuh pada putusan pengadilan, terlebih jika dipandang pelaksanaan putusan tersebut untuk kepentingan rakyat.

Dikatakan Taufik, pada Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung, 20 Januari 2020 lalu, ketika menjawab pertanyaan dirinya tentang penuntasan kasus Semanggi I dan II, sebenarnya Jaksa Agung telah menyatakan keinginannya untuk melakukan penuntasan kasus Semanggi I dan II, meskipun menghadapi beberapa kendala terkait kelengkapan pembuktian. (Baca juga: Burhanuddin Diputus Bersalah oleh PTUN, Kejaksaan Agung Ajukan Banding )

"Dengan pernyataan yang pernah disampaikan tersebut, semestinya tidak ada hal yang memberatkan bagi Jaksa Agung untuk melaksanakan amar Putusan PTUN tersebut," kata politikus yang memiliki latar belakang sebagai pengacara ini.

Karena itu, Taufik berjanji akan mengawal putusan PTUN ini dalam rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung berikutnya. "Semoga kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa ditindaklanjuti dan korban dapat dipenuhi hak-haknya atas keadilan," katanya.