Terdakwa Keterangan Palsu dan Duplikasi Sertifikat Kembali Jalani Sidang di PN Jakpus
Selasa, 03 November 2020 - 15:05 WIB
Sidang kedua kasus dugaan tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan terdakwa ET terkait sumpah dan keterangan palsu dalam akta otentik (sertifikat) sesuai Pasal 242 dan Pasal 266 KUHP digelar di PN Jakpus, Senin (2/11/2020). Foto/Istimewa
JAKARTA - Sidang kedua kasus dugaan tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan terdakwa ET terkait sumpah dan keterangan palsu dalam akta otentik ( sertifikat ) sesuai Pasal 242 dan Pasal 266 KUHP digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat( PN Jakpus ), Senin (2/11/2020). Sidang kedua kasus ini beragendakan eksepsi dari terdakwa ET.
"Apakah eksepsi sudah siap, apakah mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Apa penuntut umum keberatan? Kalau tidak keberatan silakan diserahkan," ujar Ketua Majelis Hakim saat sidang di PN Jakpus. (Baca juga: Sudah Almarhum, Henry J Gunawan Masih Terseret Kasus Tanah)
Setelah berkas eksepsi diserahkan kuasa hukum terdakwa, Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah waktu seminggu cukup bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuat tanggapan atas eksepsi terdakwa. "Cukup Yang Mulia," jawab JPU.
Mendengar jawaban tersebut, Ketua Majelis Hakim pun menunda sidang untuk dilanjutkan kembali pada Senin (9/11/2020). "Dengan ini sidang ditunda sampai tanggal 9 November," kata Ketua Majelis Hakim seraya mengetuk palu.
Sebelumnya, Herna Tan SH selaku kuasa hukum pelapor Sukmawan Salawidjaja menyebut sertifikat itu hanya alat memperdaya kliennya. "Nilai sertifikat itu juga nggak sebanding. Ditambah lagi ET melaporkan kehilangan sertifikat tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga terbitlah duplikatnya," jelas Herna Tan.
Kasus ini, kata Herna, bermula saat ET pada 2013 telah memberikan sertifikat tanah miliknya kepada Sukmawan untuk pegangan atas pinjaman uang anaknya Sudianti Ali Warga yang dipinjam dari E, yang merupakan teman Sukmawan.
"Apakah eksepsi sudah siap, apakah mau dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Apa penuntut umum keberatan? Kalau tidak keberatan silakan diserahkan," ujar Ketua Majelis Hakim saat sidang di PN Jakpus. (Baca juga: Sudah Almarhum, Henry J Gunawan Masih Terseret Kasus Tanah)
Setelah berkas eksepsi diserahkan kuasa hukum terdakwa, Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah waktu seminggu cukup bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuat tanggapan atas eksepsi terdakwa. "Cukup Yang Mulia," jawab JPU.
Mendengar jawaban tersebut, Ketua Majelis Hakim pun menunda sidang untuk dilanjutkan kembali pada Senin (9/11/2020). "Dengan ini sidang ditunda sampai tanggal 9 November," kata Ketua Majelis Hakim seraya mengetuk palu.
Sebelumnya, Herna Tan SH selaku kuasa hukum pelapor Sukmawan Salawidjaja menyebut sertifikat itu hanya alat memperdaya kliennya. "Nilai sertifikat itu juga nggak sebanding. Ditambah lagi ET melaporkan kehilangan sertifikat tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga terbitlah duplikatnya," jelas Herna Tan.
Kasus ini, kata Herna, bermula saat ET pada 2013 telah memberikan sertifikat tanah miliknya kepada Sukmawan untuk pegangan atas pinjaman uang anaknya Sudianti Ali Warga yang dipinjam dari E, yang merupakan teman Sukmawan.
Lihat Juga :