Pemerintah Nilai Kasus Corona Indonesia Masih Moderat di Kawasan Asean

JAKARTA - Pemerintah menilai bahwa kasus Corona di Indonesia masih pada tataran moderat jika dibandingkan dengan negara-negara di Asean. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan bahwa mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus tertinggi kedua di Asean.

Dimana posisi pertama adalah Singapura dan ketiga adalah Filipina. Namun, dia menilai hal ini tidak istimewa mengingat perbedaan jumlah penduduk masing-masing negara.

“Karena jumlah penduduk kita 263 juta dibanding dengan Filipina sekitar 110 juta, apalagi Singapura yang sekitar 6 juta. Ini gambarannya secara umum. Kemudian bagaimana dengan Kawasan Asean pertumbuhan kasusnya. Untuk Singapura pernah sampai di atas 1.400 sehari. Sedangkan Indonesia yang merah tebal. Itu adalah gambaran Indonesia. Kita moderat sekali,” ujarnya saat konfremnsi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (8/5/2020).



Dia pun merasa bersyukur bahwa kasus di Asean tidak terlalu ekstrim sebagaimana yang terjadi di Kawasan Eropa maupun Amerika Utara. Apalagi sampai saat ini prediksi bahwa Indonesia akan mengalami penambahan kasus secara eksponensial ekstrim tidak terjadi.

“Kita bersyukur. Karena angka kasus kita rata-rata masih rendah. Itu bisa dilihat dari grafik yang paling kanan yaitu kasus per hari kita masih di bawah 500 paling tinggi puncaknya. Kemudian kesembuhan semakin tinggi yaitu sudah mendekati 300 per hari. Kemudian untuk angka kematian juga landai tidak ada penambahan yang cukup drastis,” paparnya.

Muhadjir mengatakan wilayah Indonesia saat ini yang penambahan kasusnya cukup dan sangat tinggi ada di Pulau Jawa. Dimana Provinsi yang paling tinggi kasus Corona adalah DKI Jakarta. Kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan di luar Jawa yang harus diwaspadai adalah di wilayah Sulawesi Selatan.

“Semua ini yang sebetulnya dijadikan dasar pemerintah untuk membuat prediksi, perhitungan kira-kira seperti apa skenario penanganan ke depan kasus COVID-19 di Indonesia ini. Jadi semuanya landai-landai. Dan mudah-mudahan ini juga akan terus berlangsung dan akan semakin turun. Sehingga kita bisa mempercepat proses penanganan COVID-19 ini. Dan kita juga bisa segera menangani dampak yang terjadi akibat COVID-19,” paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa terdapat tiga ujung tombak penanganan COVID-19. Ujung tombak pertama adalah sektor kesehatan yang dibawahi oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB. Lalu ujung tombak kedua adalah terkait jaring pengaman sossial yang dijalankan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Dua ujung tombak ini ada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Sementara ujung tombak ketiga adalah survivabilitas ekonomi yang menjadi domain Kemenko Perekonomian dan kementerian d ibawah koordinasinya.

“Untuk sektor kesehatan, kita anggap sudah berada dalam rel yang benar. Dan itu sudah terlihat dengan kondisi atau keadaan COVID-19 yang tadi sudah saya paparkan itu,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa perhatian Kemenko PMK akan lebih fokus pada jaring pengaman sosial. Hal ini mengingat adanya pembatasan-pembatasan yang membuat masyarakat banyak yang terdampak secara sosial ekonomi.

“Karena itu perhatian Kemenko PMK itu sekarang lebih memperhatikan sektor yang biru itu. Yaitu dalam kaitannya dalam jaring pengaman sosial. Kenapa? Karena begitu ada pengetatan-pengetatan PSBB di beberaap daerah terutama di DKI dan sekitarnya. Maka tidak mungkin tidak, segera disusul dengan pemberian bantuan-bantuan sosial, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkan,” pungkasnya.