Demokrasi Menurun, Praktik UU ITE Dituding Biang Keroknya
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:32 WIB
UU ITE, lanjut Pangi, telah rawan disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam lawan-lawan politik yang lantang dan keras mengkritik pemerintah. Ia meyakini para tokoh oposisi dan aktifis yang kritis pada akhirnya akan menunggu giliran disangkakan aturan tersebut.
(Baca: Jokowi Dinilai Kurang Demokratis, Demokrat Singgung Penyalahgunaan UU ITE)
Lebih lanjut, ia pun membandingkan pemerintahan sekarang dengan masa era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilainya lebih demokratis. Menurut Pangi, ketika itu UU ITE belum disalahgunakan sehingga belum banyak yang kena dampak pasal ‘karet’.
“Pemimpin militer lebih demokratis ketimbang pemimpin latar belakang sipil. Seperti itu faktanya sekarang. Ada kecenderungan negara demokratis terjadi gelombang balik otoritarian,” jelasnya.
Lantaran itu ia menyarankan tidak ada pilihan selain pemerintah harus segera merevisi revisi UU ITE yang sudah terbukti ada potensi abuse of power. Sebab, UU ITE seakan berlaku bagi yang kritis terhadap pemerintah, sedangkan aturan itu tidak dipakai untuk yang berada pada posisi pro pemerintah.
(Baca: Jokowi Dinilai Kurang Demokratis, Demokrat Singgung Penyalahgunaan UU ITE)
Lebih lanjut, ia pun membandingkan pemerintahan sekarang dengan masa era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilainya lebih demokratis. Menurut Pangi, ketika itu UU ITE belum disalahgunakan sehingga belum banyak yang kena dampak pasal ‘karet’.
“Pemimpin militer lebih demokratis ketimbang pemimpin latar belakang sipil. Seperti itu faktanya sekarang. Ada kecenderungan negara demokratis terjadi gelombang balik otoritarian,” jelasnya.
Lantaran itu ia menyarankan tidak ada pilihan selain pemerintah harus segera merevisi revisi UU ITE yang sudah terbukti ada potensi abuse of power. Sebab, UU ITE seakan berlaku bagi yang kritis terhadap pemerintah, sedangkan aturan itu tidak dipakai untuk yang berada pada posisi pro pemerintah.
(muh)
Lihat Juga :