Pemerintah Diminta Perbaiki Pola Komunikasi Celometan
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 10:23 WIB
Lebih lanjut Karyono mengatakan, pola komunikasi yang tidak terintegrasi pasti membuka celah untuk dijadikan bulan-bulanan netizen. Di sisi lain, lawan politik pemerintah mendapatkan amunisi untuk mengkapitalisasi keblunderan komunikasi untuk mendelegitimasi pemerintahan.
Selain itu, ketidakmampuan dalam membuat propaganda dengan narasi yang tepat dan efektif kerap membuat pemerintah kewalahan dalam menghadapi turbulensi. Menurut dia, hal ini terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU KUHP, Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. (Baca juga: Heran UU Cipta Kerja Ditentang, Moeldoko: Mau Diajak Bahagia Susah Amat! )
"Akibat komunikasi yang kurang terintegrasi tak jarang menimbulkan kekisruhan publik yang ujungnya menurunkan kepercayaan publik," ucapnya.
Karyono menganggap, menurunnya kepercayaan publik bukan berarti kebijakan pemerintah semuanya salah. Tapi ada persoalan komunikasi yang tersumbat, sehingga kebijakan pemerintah yang positif tidak tersampaikan dengan baik.
Maka patut diduga, menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sebagaimana hasil survei, salah satunya disebabkan karena buruknya pola komunikasi pemerintah.
Selain itu, ketidakmampuan dalam membuat propaganda dengan narasi yang tepat dan efektif kerap membuat pemerintah kewalahan dalam menghadapi turbulensi. Menurut dia, hal ini terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU KUHP, Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. (Baca juga: Heran UU Cipta Kerja Ditentang, Moeldoko: Mau Diajak Bahagia Susah Amat! )
"Akibat komunikasi yang kurang terintegrasi tak jarang menimbulkan kekisruhan publik yang ujungnya menurunkan kepercayaan publik," ucapnya.
Karyono menganggap, menurunnya kepercayaan publik bukan berarti kebijakan pemerintah semuanya salah. Tapi ada persoalan komunikasi yang tersumbat, sehingga kebijakan pemerintah yang positif tidak tersampaikan dengan baik.
Maka patut diduga, menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sebagaimana hasil survei, salah satunya disebabkan karena buruknya pola komunikasi pemerintah.
Lihat Juga :