DPR: Rencana Pembelian Jet Tempur F-35 Masih Jauh Prosesnya

Maka itu, dia menilai wajar jika Prabowo dalam setiap kunjungan kenegaraannya ke negara produsen pesawat tempur canggih akan melakukan pembicaraan terkait rencana pembelian pesawat tempur. "Sebagai anggota komisi I DPR saya selalu ingatkan agar setiap pembelian alutsista berteknologi canggih harus disertai dengan klausul kewajiban untuk alih teknologi, pembangunan SDM dan asistensi industri pertahanan dalam negeri. Hal ini mutlak harus diberlakukan dalam setiap kerjasama pembelian alutsista dengan negara lain," katanya.

Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur XI ini menilai ada hal yang lebih esensial dalam rangkaian rencana pembelian pesawat tempur oleh Menhan Prabowo Subianto di beberapa negara, yaitu berkaitan dengan strategi pertahanan nasional. Menurut dia, publik justru butuh tahu apakah strategi pertahanan Indonesia sedang bergeser menuju defensif aktif dengan mengedepankan hard power (peralatan dan perlengkapan perang) dan meninggalkan softpower (diplomasi, pembangunan SDM, dan lainnya). (Baca juga: RI Ingin Beli Jet Tempur F-35, Pengamat Ingatkan UU Industri Pertahanan )

"Jika menilik minimum essential forces (MEF) dalam alutsista, kita memang membutuhkan banyak alutsista yang masih belum tersedia. Namun hal ini juga perlu diimbangi dengan pembangunan industri pertahanan dalam negeri yang menjauhkan kita dari ketergantungan alutsista," katanya.