Kemenag Siapkan Materi Khutbah Jumat, PKS Ingatkan Soal Ini
Kamis, 22 Oktober 2020 - 11:18 WIB
"Tetapi kemudian, kita lihat faktanya sekarang bahwa jilbab tidak lagi menjadi sebuah persoalan karena itu sebuah ajaran Islam, ajaran Islam yang murni, yang digali. Makin pinter masyarakat ya pakai sendiri. Sekarang akhirnya dia menjadi sebuah budaya bangsa, ini kan kecelek (salah) artinya," ujar Bukhori.
Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini, ketika cara memerangi atau mengendalikan radikalisme dengan cara-cara yang tidak komprehensif, bahkan terkesan itu adalah semacam pesan dari pihak-pihak tertentu, masyarakat tentu akan mengingatnya. Para pejabat yang membuat itu pasti akan diingat oleh masyarakat sementara, jabatan itu tidak selamanya dan bekas pejabat pun akhirnya akan turun ke masyarakat.
Faktanya, sambung dia, radikalisme itu ada di sepanjang zaman ketika ada ketidakadilan, sehingga bukan karena sikap beragama seseorang. Justru agama akan menjadi sangat keras dan bertentangan dengan penguasa ketika muncul ketidakadilan. Fenomena radikal itu sumbernya ketidakadilan, baik dalam pembangunan, dalam mengakses informasi, kewenangan maupun kesempatan, perlakuan, penegakan hukum, perlakuan terhadap kehidupan dan utamanya masalah ekonomi. (Baca juga: Kemenag Siapkan Khutbah Jumat, DPR: Belum Tentu Digunakan Para Khatib )
"Karena itu tindakan yang dilakukan bukan mendegradasi pemahaman Islam yang murni dan baik, tetapi ketidakadilannya yang harus diberantas. Dari situ sumbernya. Kalau itu masalah utamanya, solusinya bukan pakai khutbah, bukan pakai ceramah. Saya tidak meyakini itu meskipun pasti ada data. (Kalau) Ada data sandingan perlu disampaikan," katanya.
Dengan demikian, Bukhori menambahkan, kalau pun program itu berjalan, baiknya materi khutbah itu sebagai bentuk alternatif bagi para khatib untuk menjadi referensi. "Tapi ketika berangkat dari satu asumsi, konsepsi dalam rangka mendegradasi atau dalam rangka deradikalisasi dan seterusnya tadi saya kira nggak efektif. Hanya akan menimbulkan goresan-goresan yang dalam. Orang ini dicirikan, jadinya begitu," kata Bukhori.
Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini, ketika cara memerangi atau mengendalikan radikalisme dengan cara-cara yang tidak komprehensif, bahkan terkesan itu adalah semacam pesan dari pihak-pihak tertentu, masyarakat tentu akan mengingatnya. Para pejabat yang membuat itu pasti akan diingat oleh masyarakat sementara, jabatan itu tidak selamanya dan bekas pejabat pun akhirnya akan turun ke masyarakat.
Faktanya, sambung dia, radikalisme itu ada di sepanjang zaman ketika ada ketidakadilan, sehingga bukan karena sikap beragama seseorang. Justru agama akan menjadi sangat keras dan bertentangan dengan penguasa ketika muncul ketidakadilan. Fenomena radikal itu sumbernya ketidakadilan, baik dalam pembangunan, dalam mengakses informasi, kewenangan maupun kesempatan, perlakuan, penegakan hukum, perlakuan terhadap kehidupan dan utamanya masalah ekonomi. (Baca juga: Kemenag Siapkan Khutbah Jumat, DPR: Belum Tentu Digunakan Para Khatib )
"Karena itu tindakan yang dilakukan bukan mendegradasi pemahaman Islam yang murni dan baik, tetapi ketidakadilannya yang harus diberantas. Dari situ sumbernya. Kalau itu masalah utamanya, solusinya bukan pakai khutbah, bukan pakai ceramah. Saya tidak meyakini itu meskipun pasti ada data. (Kalau) Ada data sandingan perlu disampaikan," katanya.
Dengan demikian, Bukhori menambahkan, kalau pun program itu berjalan, baiknya materi khutbah itu sebagai bentuk alternatif bagi para khatib untuk menjadi referensi. "Tapi ketika berangkat dari satu asumsi, konsepsi dalam rangka mendegradasi atau dalam rangka deradikalisasi dan seterusnya tadi saya kira nggak efektif. Hanya akan menimbulkan goresan-goresan yang dalam. Orang ini dicirikan, jadinya begitu," kata Bukhori.
(abd)
Lihat Juga :